NAWACITAPOST.COM – Program transformasi layanan publik berbasis RW yang dicanangkan Wali Kota Surabaya bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai pelayanan. Namun, dalam praktiknya, implementasi Posyandu Keluarga (Posga) masih jauh dari optimal.
Hal ini menjadi perhatian Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya dari Fraksi PKS, H. Johari Mustawan, atau yang akrab disapa Bang Jo, dalam agenda resesnya di RW 03, Kelurahan Babatan, Kecamatan Wiyung, Kamis (13/2/2025).
"Tentunya ketika layanan publik berpusat di RW, maka penguatan di RW harus lebih maksimal dan penganggarannya pun harus cukup," ujar Bang Jo yang juga sebagai ketua DPD PKS kota Surabaya ini.
Baca Juga: Efisiensi Anggaran, Aning Rahmawati: Jangan Sampai Merusak Pelayanan Publik!
Ia menyoroti bahwa Surabaya memiliki sekitar 1.300 hingga 1.400 RW yang diharapkan memiliki Posyandu Keluarga. Berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2024, Posga tidak hanya mencakup layanan kesehatan, tetapi juga lima dimensi lainnya, yaitu pendidikan, perumahan rakyat, pekerjaan umum, ketertiban dan keamanan, serta sosial. Oleh karena itu, seluruh kementerian dan dinas terkait harus berkolaborasi agar program ini dapat berjalan dengan optimal.
Namun, dalam diskusi bersama warga, Bang Jo menerima berbagai aspirasi terkait kurangnya fasilitas penunjang Posga. Salah satunya adalah minimnya peralatan kesehatan dasar seperti alat tensi, timbangan bayi, dll. Warga meminta agar peralatan tersebut dapat disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya agar pelayanan dapat berjalan lebih baik.
"Jika memang Posyandu Keluarga menjadi andalan pelayanan publik berbasis RW, lalu mengapa alat-alat dasarnya belum disiapkan?" keluh seorang kader Posga.
Baca Juga: Abdul Malik Apresiasi Pengalihan Rp1,1 Triliun APBD untuk Sekolah Negeri
Selain itu, warga juga menyoroti kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) bagi kader yang melakukan kunjungan rumah ke pasien dengan penyakit menular seperti TBC. Hingga saat ini, belum ada jaminan ketersediaan APD yang layak dari pemerintah kota.
Program Makanan Tambahan (PMT) juga menjadi sorotan, di mana kader Posga menyampaikan bahwa bantuan PMT hanya tersedia selama delapan bulan, padahal idealnya harus mencakup satu tahun penuh. PMT ini sangat penting, tidak hanya untuk balita dan lansia, tetapi juga ibu hamil, menyusui, serta usia produktif yang membutuhkan asupan gizi seimbang.
“PMT ini harus diberikan sepanjang tahun, bukan hanya delapan bulan. Bagaimana warga bisa mendapatkan manfaat maksimal jika kebutuhan gizi mereka tidak dipenuhi dengan baik?” tegas Bang Jo.
Baca Juga: Wakil Ketua DPRD Surabaya: Aspirasi Masyarakat adalah Modal Percepatan Pembangunan
Kendala lain yang dihadapi adalah keterbatasan ruang di Balai RW sebagai pusat kegiatan Posga. Beberapa RW memiliki balai yang terlalu sempit sehingga kegiatan tidak bisa secara bersamaan dan olusinya harus dilakukan secara bergantian berdasarkan kategori usia.
Untuk itu, Bang Jo menegaskan pentingnya dukungan penuh dari pemerintah kota, baik dari segi fasilitas maupun anggaran. Ia juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kader Surabaya Hebat (KSH), PKK, Satgas, serta Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) untuk memastikan keberhasilan program ini. Selain itu, ia menekankan bahwa program R1N1 (Satu RW Satu Nakes) dan Kampung Madani yang berbasis RW harus mendapat perhatian serius agar benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.