NAWACITAPOST.COM - Dr Michael Leksodimulyo, anggota Komisi D DPRD Surabaya, menyoroti berbagai permasalahan dalam layanan kesehatan di Indonesia.
Legislator Partai Solidaritas Indonesia (PSI) ini menekankan pentingnya peningkatan fasilitas dan sumber daya manusia di puskesmas, serta perlunya kebijakan perpajakan yang mendukung sektor kesehatan.
Peningkatan Fasilitas Puskesmas
Dr. Michael menegaskan bahwa puskesmas harus dilengkapi dengan fasilitas dan tenaga medis yang memadai. "Puskesmas sekarang waktunya unjuk gigi. Jadi bukan lagi pelayanan yang dasar dan super dasar, tetapi puskesmas harus mempunyai sesuatu yang bisa diandalkan," ujarnya, dikutip dari channel youtube Rajawarta pada Kamis, (30/1/2025).
Baca Juga: Azhar Kahfi: Penghematan APBN dan APBD Jangan Abaikan Rakyat
Dengan peningkatan ini, diharapkan puskesmas dapat menangani sekitar 30-40% kasus yang sebelumnya dirujuk ke rumah sakit, sehingga mengurangi beban dan biaya BPJS Kesehatan.
Kebijakan untuk Rumah Sakit Swasta
Ia juga mengusulkan agar pemerintah kota memberikan insentif atau perlakuan khusus bagi rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS. "Bagi rumah sakit yang tidak mau memberikan fasilitas BPJS, mohon dibedakan masalah perpajakan misalnya, atau dibedakan masalah pengurusan dan lain sebagainya," kata dr. Michael. Hal ini bertujuan untuk mendorong rumah sakit swasta berkontribusi lebih dalam pelayanan kesehatan masyarakat.
Peran Rumah Sakit Pemerintah
Dr. Michael menyoroti pentingnya meningkatkan kualitas rumah sakit pemerintah dengan fasilitas canggih dan layanan prima. Ia mencontohkan RSUD dr. Soewandhie dan RS Eka Candra Rini yang memiliki fasilitas baik namun perlu ditingkatkan lebih lanjut. "Kita harus menciptakan biaya berobat yang murah tetapi fasilitasnya mewah," tambahnya.
Baca Juga: IMB di Lahan Sengketa? Wakil Ketua DPRD Surabaya Desak Pemkot Klarifikasi
Kebijakan Perpajakan Alat Kesehatan
Salah satu poin penting yang disampaikan adalah perlunya pembebasan pajak untuk alat kesehatan, terutama bagi rumah sakit pemerintah. Dr. Michael membandingkan dengan Malaysia yang mampu menekan biaya pengobatan karena membebaskan pajak untuk alat kesehatan.
"Khusus untuk rumah sakit pemerintah, bebaskan. Karena kita harus berpikir bahwa kita akan menaikkan pamor dari rumah sakit pemerintah," jelasnya.