NAWACITApost.com - Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) dibantu lembaga ( USAID ) Amerika Serikat memverifikasi data warga dengan kondisi miskin ekstrem.
Hasilnya ditemukan ada 9.303 warga miskin ekstrem yang nantinya akan mendapatkan penanganan atau treatment yang tepat.
Dari data temuan tersebut dalam rapat koordinasi Tim Koordinasi Penanganan Kemiskinan (TKPK) akan disosialisasikan, bertempat di kantor Bappedalitbang Pemkab Blitar, Kamis (13/7/2023).
-
Rakor tersebut dipimpin langsung Ketua TKPK Kabupaten Blitar Wakil Bupati (Wabup) Blitar Rahmat Santoso, dengan didampingi Kepala Bappedalitbang Kabupaten Blitar Dr. Jumali, narasumber dari FISIP UNIBRAW
Malang, serta segenap kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Blitar,
"Dengan disosialisasikannya data temuan Bappedalitbang, nantinya seluruh OPD di Kabupaten Blitar menggunakannya mentreatment warga miskin ekstrem sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.
Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Blitar, Anang Cristiana
“Data 9303 itu sudah lengkap by name by address masuk dalam kategori miskin ekstrem hasil verifikasi kita bersama USAID dan sudah di SK kan Bupati.
Kemarin kita sosialisasikan harapannya seluruh OPD, desa dan kecamatan itu aware terhadap penanganan kemiskinan ekstrem bisa ditangani secara tepat sasaran oleh OPD, desa, dan kecamatan di wilayahnya,” ujar Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kabupaten Blitar, Anang Cristiana, saat ditemui media Nawacitapost.com, Jumat (14/7/2023).
Anang menjelaskan setelah diadakan Rakor TPKP dan sosialisasikan tiap OPD bisa merumuskan treatment yang tepat untuk meng-nol-kan angka kemiskinan ekstrem. Misal Dinas Perumahan dan Permukiman (Perkim) menangani kemisikinan ektrem yang disebabkan rumahnya tidak layak huni. Lalu Dinas Sosial memberikan bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga miskin ektrem yang sudah lanjut usia.
Sedangkan warga miskin ekstrem yang masih di usia produktif akan mendapat pemberdayaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Koperasi UKM. “Di data kami sosialisasikan ada lengkap usia-usia warga yang miskin ektrem. Jadi bisa dilihat yang miskin ekstrem tadi di usia produktif, kita beri pemberdayaan, pelatihan kerja supaya bisa mengangkat perekonomiannya dan lepas dari kemiskinan,” jelasnya.
Terakhir Anang Cristiana mengatakan, treatment yang diberikan kepada warga miskin ekstrem tersebut bakal dilaksanakan masing-masing OPD menggunakan APBD 2024. Kedepannya di tahun 2024, angka kemiskinan ekstrem di Kabupaten Blitar bisa 0 seperti apa yang diamanatkan Presiden RI Joko Widodo.
“Harapannya OPD dalam menyusun anggaran di 2024 nanti menyasar data warga yang tepat. Sehingga miskin ekstrem yaitu suatu kondisi warga yang pendapatannya kurang 1.9 dolar per hari atau 28 ribu rupiah tidak ada lagi di kabupaten Blitar,”tutupnya.
Penulis: Frins Maurins