Surabaya NAWACITAPOST - Di pertengahan masa resesnya, Anggota Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina berkesempatan menjaring aspirasi warga RT07 RW03 Ketintang Kecamatan Gayungan, Rabu 10 Mei 2023, malam.

Ketua RT07, Wahyu Tri mengapresiasi kehadiran anggota Dewan dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. "Mudah-mudahan kedatangan bu Dyah membawa banyak manfaat bagi warga Ketintang baru gg. 18, yang hingga hari ini masih belum banyak menerima manfaat dari Pemerintah kota Surabaya," ucapnya.

Dalam kesempatan itu, warga juga aktif menyampaikan keluhan dan usulannya. Dan seperti yang lalu-lalu, masalah bantuan sosial pemerintah menjadi topik utama keluhan warga.

"Bantuan untuk para Janda dan Lansia disini masih minim dari pemerintah, bahkan saat Covid-pun, disaat banyak warga mendapat bantuan BBM, mereka tidak dapat apa-apa," ungkap Sucipto, salah seorang warga.

Menurutnya, warga juga kekurangan informasi tentang program-program sosial dari Pemerintah, terutama terkait kriteria Gamis yang seringkali menjadi kesalah fahaman di Warga.

Disisi lain, warga juga menyampaikan bahwa pengajuannya untuk PJU dan CCTV sejak 3 tahun lalu belum terealisasi. "Sudah diukur dan ditentukan titik-titiknya, artinya kan tinggal eksekusi, tapi tidak terlaksana hingga hari ini," ketus Odik.

"Mohon difasilitasi ke dinas terkait, selama ini PJU adalah swadaya nyambung ke rumah-rumah warga," terangnya.

Warga juga berkeluh kesah tentang pelayanan Publik terkait Adminduk (Administrasi kependudukan). "Apa benar ngurus akta kematian bisa sampai ke Pengadilan, padahal mendengar kata pengadilan saja warga sudah takut," masih keluh Odik.

Tak lupa, Odik juga meminta warga Ketintang baru diberikan pelatihan-pelatihan ketenaga kerjaan dan UMKM. "Kalau bisa berkesinambungan bu, jangan putus-putus akhirnya minim manfaat untuk warga," ucapnya.

Ada lagi, warga juga butuh informasi yang baku terkait pengurusan sertifikat tanahnya. "Warga seolah dipimpong antara pihak kelurahan dan BPN, mohon kami diberikan informasi seluas-luasnya terkait hal ini," ucap salah satu warga.

Warga ketintang baru juga butuh informasi terkait bantuan pendidikan. "Dulu anak kami pernah dapat PIP (Program Indonesia Pintar, waktu itu di fasiltasi PDI Perjuangan, sekarang tidak lagi," ungkap Sriyoko.

"Jadi mohon kami diinformasikan bagaimana bisa mendapat bantuan itu lagi," ucap Sriyoko yang mengaku kini anaknya sudah duduk di bangku SMK.

Meski ada kesalah fahaman terkait proses pengajuan pembangunan dan sarana prasarana, Dyah Katarina istri mantan Walikota Surabaya Bambang DH ini nampak sabar dalam menjawab semua keluh kesah warga Ketintang.

"Bapak ibu, kami ini (Anggota DPRD, red) adalah wakil njenengan, kami datang kesini untuk menjadi mediator antara njenengan dan Pemerintah kota," ucap Dyah.

"Kalau masalah perubahan data bantuan, tolong bisa SMS atau WA disertai foto kondisinya, dan segera kami forward ke Dinas Sosial," terangnya.

"Tapi kalau masalah pembangunan atau Sapras, tolong kami diberikan data proposalnya, atau lebih baik bikin proposal lagi, mengingat pengajuannya sudah lama dan waktu itu anggaran terfokus untuk Bansos Covid," tambah perempuan yang 13 tahun menjadi ketua TP-PKK Surabaya ini.

Untuk masalah pertanahan, Dyah Katarina mengaku kurang mengerti, namun ia memastikan akan berkomunikasi dengan rekan-rekan Fraksi PDIP yang bertugas di Komisi C agar bisa di carikan solusinya.

Reses ini, kata Dyah merupakan kesempatan warga untuk menyampaikan semua aspirasi. "Kalau panjenengan menyampaikan disini, maka dianggap resmi, beda kalau ngrasani di warung Kopi," ucapnya.

"Kalau tidak disampaikan, maka Pemkot tidak akan tahu dan permasalahan di kampung ini tidak akan terselesaikan," terang Dewan energik ini.

Dyah kembali menerangkan, berbagai kemudahan sudah diberikan Pemerintah Kota, kemudahan untuk sekolah, UMKM, Kepemudaan, pelatihan-pelatihan kerja sekaligus penempatan kerjanya, dll termasuk bantuan-bantuan sosial.

"Tapi apakah sudah dimanfaatkan oleh warga, atau apakah sudah tepat sasaran, itu yang harus njenengan sampaikan. Tapi ada prosedurnya sehingga kami di Dewan tidak dianggap akal-akalan, harus tertulis dan diberi nama yang jelas," ucap Dyah.

"Semua anggaran adalah dari rakyat, kalau njenengan belum dapat manfaat pembangunan dan kemudahan, maka yang rugi adalah njenengan semua," sambungnya.

Setiap agenda resesnya, Dyah mengaku masalah bantuan adalah yang seringkali dikeluhkan warga, dan itu erat hubungannya dengan Kader Surabaya Hebat (KSH) sebagai penginput data.

"Tugas KSH sangat luar bisa, kalau 1 KSH melakukan satu kesalahan saja, maka sudah 27.000 kesalahan, ini membahayakan," ungkap Dyah.

"Dan, Pemkot harus tahu keluhan KSH, sehingga bisa mencarikan solusi untuk mempermudah, terutama dalam validitas laporan kinerjanya," pintanya.

Maka dari itu, lanjut Dyah, semua keluhan dan usulan warga akan disusun dalam POKIR (Pokok Pikiran Dewan) dan akan segera di paripurnakan bersama pemerintah untuk dilaksanakan dengan skala prioritas.

"Percayakan semua aspirasi njenengan kepada kami, dan kami pastikan nyampek ke Walikota Surabaya. Tapi ingat, kami hanya memfasilitasi, eksekutornya tetap pemerintah kota Surabaya," tukas Dyah Katarina. (BNW)