NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi A DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mengusulkan keterlibatan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan gizi anak sekolah, sekaligus menjadi peluang penguatan ekonomi lokal.
“Melibatkan UMKM dalam distribusi makanan jauh lebih efektif dibandingkan dengan konsep dapur induk. UMKM dapat menangani satu atau dua sekolah secara langsung, sehingga kualitas makanan dan distribusinya lebih terjamin,” ujar Yona saat ditemui di DPRD Surabaya, Kamis (21/11/2024).
Menurutnya, dapur induk sering menghadapi tantangan logistik, terutama untuk sekolah-sekolah yang lokasinya terpencil. Sebaliknya, UMKM lokal dapat menjangkau area ini dengan lebih mudah.
Baca Juga: Data Warga Surabaya Terancam, DPRD Soroti Kesiapan Dispendukcapil untuk ISO
Yona menegaskan bahwa tujuan utama program MBG adalah memenuhi kebutuhan nutrisi siswa. Oleh karena itu, ia menyarankan agar pelaku UMKM yang dilibatkan memiliki sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai jaminan kualitas dan legalitas produk.
“UMKM yang berpartisipasi harus memiliki sertifikasi halal. Hal ini penting untuk memastikan produk yang disajikan tidak hanya berkualitas tetapi juga sesuai dengan standar keagamaan dan kesehatan,” tegasnya.
Untuk menjaga kualitas makanan yang didistribusikan, Yona menyarankan agar Pemkot memberikan batasan kuota kepada setiap UMKM yang terlibat. Dengan pembatasan ini, pengawasan terhadap kualitas produk dan distribusi dapat dilakukan dengan lebih efektif.
Baca Juga: Redam Ketegangan di Pasar Keputran Selatan, PD Pasar Surya Pastikan Solusi Terbaik untuk Pedagang
“Dengan memberikan kuota yang jelas, pengawasan terhadap kualitas produk menjadi lebih terkontrol, sehingga program ini dapat berjalan optimal,” tutur Yona.
Program MBG juga dinilai sebagai peluang strategis untuk membantu UMKM lokal bangkit dari berbagai tantangan, terutama di sektor makanan dan minuman.
“Banyak UMKM kesulitan bertahan, terutama di platform digital. Program ini bisa menjadi solusi nyata bagi pemerintah untuk membantu mereka tetap berkembang dan memberikan dampak ekonomi yang positif,” jelas Yona.
Baca Juga: Fraksi DPRD Sepakat, Ekonomi Kreatif Jadi Pilar Kesejahteraan Surabaya
Ia berharap kolaborasi antara Pemkot dan DPRD Surabaya dapat menjadikan program ini sukses tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan gizi siswa tetapi juga sebagai langkah pemberdayaan ekonomi lokal.
“Libatkan UMKM, pastikan standar kualitas, dan jalankan program ini dengan tepat sasaran. Ini adalah langkah yang harus kita dukung bersama,” tutupnya. ***