NAWACITAPOST.COM - Pasca masa reses, Komisi D DPRD Surabaya gerak cepat mengundang BPJS Kesehatan Surabaya membahas kualitas fasilitas kesehatan (faskes) yang dinilai masih kurang memadai. Rapat koordinasi yang digelar pada Rabu (6/11/2024) ini bertujuan untuk mencari solusi agar pelayanan kesehatan di Surabaya bisa lebih optimal.
Dalam kesempatan itu, anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Michael Leksodimulyo, mengusulkan agar peserta BPJS dari kalangan menengah atas yang selalu membayar iuran tepat waktu bisa mendapat apresiasi berupa insentif. “Bentuknya bisa potongan harga untuk peserta yang rutin bayar iuran tahunan tepat waktu,” ujar Michael.
Menurutnya, insentif semacam ini bisa memotivasi masyarakat untuk lebih rajin bayar iuran. Selain itu, Michael juga menyarankan agar Pemkot Surabaya tidak hanya fokus pada pengobatan, tetapi juga mulai memperhatikan upaya pencegahan penyakit. Dengan begitu, harapannya angka penyakit bisa turun, dan anggaran kesehatan bisa lebih hemat.
Baca Juga: Program Makan Siang Bergizi di Sekolah, Pemkot dan DPRD Surabaya Siapkan Skema Anggaran
"Kalau lebih banyak pencegahan, harapannya kesehatan masyarakat jadi lebih baik. Anggaran juga bisa dipakai untuk program lain yang lebih bermanfaat," kata Michael.
Sementara itu, Kepala BPJS Kesehatan Kota Surabaya, Hernina Agustin Arifin, atau yang akrab disapa Ina, menegaskan bahwa BPJS Kesehatan terus berupaya memastikan semua faskes berfungsi sesuai aturan. "Pelayanan kesehatan itu kebutuhan pokok yang harus dipenuhi," tegas Ina.
BPJS Kesehatan, lanjutnya, secara rutin mengadakan audit dan evaluasi untuk memastikan fasilitas kesehatan mitranya benar-benar sesuai standar dan menghindari kemungkinan adanya kecurangan. “Kalau ada faskes yang melanggar serius, kita bisa putus kerja sama,” tambah Ina.
Baca Juga: Empati Cak Ji di Balik Tragedi Kedungdoro: Bantu Pendidikan Anak Korban
Rapat itu ditutup dengan kesepakatan untuk terus meningkatkan kolaborasi antara DPRD dan BPJS demi pelayanan kesehatan yang lebih baik.
Komisi D juga memberikan apresiasi kepada masyarakat yang selalu membayar iuran tepat waktu, terutama dari kalangan menengah atas. Mereka berharap dukungan masyarakat ini bisa memperkuat keberlanjutan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi mereka yang membutuhkan. ***