Surabaya NAWACITAPOST - Meski mengalami penurunan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) sesuai BPS mencapai angka 152,2 ribu jiwa atau sekitar 9,79 persen dari penduduk angkatan kerja yang mencapai 1,5 juta jiwa.

Dalam hal ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya mengaku menyiapkan sejumlah skema kebijakan. Diantaranya adalah melalui program job fair daring yang terprogram di 2022 yang diharapkan bisa memperbesar akses pencari kerja dengan dunia usaha dan dunia industri.

Selain itu Pemkot juga secara masif melakukan pelatihan digital marketing untuk pelaku UMKM dan sertifikasi keahlian bagi warga Surabaya.

Upaya yang dilakukan Pemkot memang baik, namun sebagian besar masyarakat mengaku tidak merasakan dampaknya. Sebab, upaya tersebut dianggap putus ditengah jalan, tidak berkelanjutan, sehingga masih banyak masyarakat yang kesulitan mencari kerja atau peluang usaha meski sudah mengikuti pelatihan dan sertifikasi keahlian.

Masalah sosial ini juga sempat menjadi bahasan utama agenda Reses para anggota Dewan Surabaya, salah satunya tercetus diagenda Reses Wakil ketua DPRD Surabaya A Hermas Thony, Sabtu 14 Mei 2022 siang tadi, bersama puluhan perwakilan warga Gunung Anyar dan Wonocolo.

Kepada peserta reses, AH Thony menyampaikan, saat ini permasalahan di kota Surabaya yang paling urgent untuk ditangani adalah pengangguran. Maka dari itu, Partai Gerindra ingin mendalami kendala-kendala apa saja yang ada dalam proses pengentasan pengangguran di kota Surabaya.

" 150 ribu pengangguran adalah jumlah yang banyak, maka dari itu kami mencoba mengambil peran mengajak pihak-pihak yang terlibat dalam proses ini untuk memikirkan bagaimana mengentas minimal 10 ribu pengangguran," terang Thony.

Dari hasil diskusinya, Thony memastikan hal ini bisa dicapai dengan mudah jika dilakukan bersama-sama.

Menurut Thony, dari banyak pengangguran tersebut ada yang berorientasi menjadi pengusaha, dalam arti secara berkelompok. Ada yang menyiapkan bahan baku, ada yang memproses, dan yang memasarkan.

" Itu akan menjadi Inner circle (lingkaran sosial, red) usaha yang berkelanjutan," ungkapnya.

Disisi lain, AH Thony mengaku sudah melakukan loby perusahaan-perusahaan luar negri, dan mereka siap menerima para pekerja yang sudah siap dengan gaji yang cukup menjanjikan.

" Nanti, apa yang kita dapat ini akan kita tuangkan dalam pokok pikiran (Pokir) dewan, dan kita sampaikan kepada Walikota. Supaya untuk Orientasi didalam itu, Walikota dapat mengatasi secara tuntas," terang Politisi Partai Gerindra ini.

" Menciptakan sebuah ekosistem kegiatan dalam setiap kluster bidang, sebenarnya dapat dirangkai dengan baik," tambahnya.

Alumni'94 Fisip UGM ini mencontohkan, ada seseorang yang berjualan pentol, namun produk ini diambil dari luar kota. " Kenapa tidak kita siapkan siapa yang menyediakan daging, tepung, siapa yang memproses, kemudian siapa yang menjualnya?" tanyanya.

Sebenarnya, menurut Thony, hal ini cuma tinggal diurai keberadaannya, dan dari situ bisa dihitung berapa tenaga kerja yang bisa terserap dan berapa hasil yang bisa didapat yang kira-kira layak untuk mencukupi kebutuhan mereka.

" Semuanya dilakukan secara terukur," sebutnya.

Kebutuhan lapangan kerja, lanjut Thony, sudah banyak tergantikan oleh mesin, elektronik maupun jejaring. Maka harapannya mereka dapat berusaha secara mandiri, dan dimungkinkan terbentuknya kegiatan-kegiatan usaha atau UMKM.

Tapi yang perlu dicatat, usaha atau UMKM yang diciptakan harus mengarah pada kegiatan yang diyakini bisa berjalan.

" Pelatihan pelatihan yang sudah dijalankan Pemkot, dilepas begitu saja. Sayang, seharusnya dilakukan hingga tuntas," katanya.

Pemkot sudah memiliki data, seharusnya setelah pelatihan, mereka dapat didistribusikan. Apabila diperlukan mereka lebih berdaya, maka dapat diciptakan berbagai kegiatan yang akan dibutuhkan pasar.

" Ini yang belum dilakukan, sehingga banyak tenaga kerja terlatih yang tidak tersalurkan, akhirnya lupa. Pelatihannya jadi Muspro (Sia-sia, red) dan kembali menjadi beban negara," seru AH Thony.

Selain hal diatas, banyak masyarakat yang mengaku kesulitan mengurus ijin usaha. Untuk hal ini, Partai Gerindra menurut Thony akan siap mengawal dan mendampingi setiap keluhan masyarakat terkait pelayanan. (BNW)