NAWACITAPOST.COM - Penetapan iuran yang dilakukan pengurus RW IV, RW V, dan RW VII di Komplek Perumahan Tompotika kepada pengelola SMP Kristen Petra 2 dan SMA Kristen Petra 2 di Jalan Raya Manyar Tirtosari menuai banyak kritik dari berbagai pihak.
Salah satu kritik datang dari anggota Komisi A DPRD Surabaya, Josiah Michael, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).
Josiah Michael menyampaikan kekecewaannya terkait penetapan iuran tersebut. "Yang saya sesalkan dalam surat tersebut terkesan membenturkan warga dengan sekolah Petra, yang seharusnya hubungan dengan warga baik-baik saja," ujarnya, Jumat, (2/8/2024)
Baca Juga: Konflik Warga Manyar dengan Sekolah Petra, DPRD Surabaya Minta Utamakan Kepentingan Anak Sekolah
Ia menegaskan bahwa ada mekanisme yang harus dipatuhi dalam penetapan iuran, seperti yang tercantum dalam pasal 71 Peraturan Wali Kota (Perwali) Nomor 112 Tahun 2022.
"Harus melalui musyawarah mufakat dengan warga dan dituangkan dalam Berita Acara, bukan melalui Surat Keputusan RW. Kemudian, hasilnya harus diserahkan ke Lurah untuk dievaluasi," tambahnya.
Josiah juga menyoroti pentingnya peran Lurah dalam mengedukasi pengurus RW dan mengevaluasi penarikan iuran ini.
Baca Juga: Kuatkan 'Nusantara Baru Indonesia Maju', Berikut 4 Program Inovatif Dishub Jatim sambut HUT RI-79
"Ini menjadi pekerjaan rumah bagi kita semua, jangan sampai penarikan iuran swadaya masyarakat berjalan dengan semena-mena," katanya. Ia menekankan bahwa yang berhak membatalkan iuran tersebut adalah Lurah.
Lebih lanjut, Josiah Michael menyatakan akan meminta bagian pemerintahan untuk memperhatikan dan mengevaluasi masalah ini.
"Jika iuran yang dibebankan kepada sekolah Petra Manyar masih terus dilakukan, kami akan menjajaki koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum karena diduga ada unsur pungutan liar," tegasnya. ***