Bagaimana kontraktor berinteraksi dengan pejabat teknis?
Bagaimana pengawasan terhadap pejabat yang menangani proyek dilakukan?
Apakah ada sistem deteksi dini terhadap penerimaan gratifikasi?
Siapa yang bertanggung jawab melakukan pengawasan berjenjang?
Dan apakah setelah perkara ini terungkap terdapat evaluasi terhadap pejabat struktural yang memiliki fungsi pengawasan pada periode tersebut?
Pertanyaan itu penting karena korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara atau daerah. Ia juga merusak kepercayaan publik terhadap sistem birokrasi.
Erna Purnawati sendiri mempunyai perjalanan karier yang panjang dan relatif menonjol di Pemkot Surabaya. Dari era Risma hingga Eri, ia terus dipercaya mengisi posisi strategis.
Justru karena rekam jejak dan posisi strategis itulah, publik berhak meminta penjelasan yang terang mengenai sejauh mana sistem pengawasan bekerja ketika Ganjar Siswo Pramono masih berada dalam struktur yang pernah dipimpinnya.
Bukan untuk menghakimi Erna.
Melainkan untuk memastikan bahwa vonis terhadap Ganjar tidak berhenti sebagai hukuman kepada satu orang, sementara pertanyaan mengenai mengapa penyimpangan bisa berlangsung dalam sebuah sistem pemerintahan dibiarkan tanpa evaluasi. ***