"Setiap kebijakan harus didasarkan pada kajian akademis agar tetap menghormati nilai sejarah yang melekat pada kawasan Balai Pemuda," katanya.
Untuk usulan pemberian nama jalan, Prof. Purnawan menjelaskan bahwa perubahan nama jalan yang sudah ada akan berdampak pada administrasi kependudukan warga.
Oleh karena itu, ia mengusulkan agar nama Gombloh disematkan pada ruas jalan yang belum memiliki nama resmi.
Salah satu lokasi yang dinilai memiliki keterkaitan sejarah adalah kawasan sekitar Gedung Siola.
Menurut Affandy, kawasan tersebut dahulu menjadi lokasi Nirwana Record, perusahaan rekaman yang pertama kali menaungi karya-karya Gombloh sehingga memiliki nilai historis yang kuat.
Ketua Dewan Kebudayaan Surabaya, Heti Palestina Yunani, menyampaikan dukungan terhadap penghormatan bagi Gombloh.
Namun, ia menekankan bahwa seluruh proses harus dilakukan secara terbuka dan melibatkan berbagai pihak agar menghasilkan keputusan yang dapat diterima masyarakat.
Selain membahas nama gedung dan jalan, audiensi juga menghasilkan dukungan Pemerintah Kota Surabaya terhadap usulan peringatan 12 Juli sebagai Hari Gombloh di tingkat kota.
Sementara usulan penetapan sebagai hari peringatan nasional akan mengikuti mekanisme yang berlaku di pemerintah pusat.
Perwakilan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (Dispusip) Kota Surabaya,
Dwi Mustikasari, juga menyatakan komitmennya untuk mengarsipkan dokumen serta rekam jejak Gombloh dalam program Memori Kolektif Bangsa sebagai upaya melestarikan warisan budaya Indonesia.
Ketua Bidang Kebudayaan Disbudporapar Surabaya, Edo R. Nurchakim, berharap kajian yang disusun Mogers dapat menjadi dasar akademis dalam proses pembahasan lebih lanjut.
Ia menegaskan Pemerintah Kota Surabaya akan menampung aspirasi masyarakat dan memproses setiap usulan sesuai mekanisme yang berlaku.
Melalui kajian tersebut, Pemkot Surabaya berharap dapat memberikan bentuk penghormatan yang tepat kepada Gombloh tanpa mengabaikan nilai sejarah, budaya, dan kepentingan masyarakat luas. (Nns)