NAWACITAPOST.COM - Wakil Ketua DPRD Surabaya, AH Thony, menanggapi penempelan pamflet pengumuman retribusi pengambilan foto dan video di Balai Pemuda Surabaya oleh Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Kota Surabaya.
Thony menyatakan bahwa penempelan tarif tersebut merupakan inovasi yang kebablasan dan sekaligus kemunduran.
"Saya melihat penempelan tarif untuk pengambilan foto atau video di gedung pemerintah, areal publik aset pemerintah ini merupakan inovasi yang kebablasan sekaligus kemunduran," ujar AH Thony.
Baca Juga: Ketua Pansus Raperda Restribusi Minta Pamflet di Balai Pemuda Surabaya 'DICOPOT'
Menurutnya, kebijakan tersebut mencerminkan rendahnya kapasitas, kualitas, mentalitas, dan moralitas birokrasi yang buruk.
Dia merasa bahwa mereka tidak memahami nilai spirit Balai Pemuda, yang seharusnya dipertahankan dan difungsikan sebagai cagar budaya.
"Kebijakan dan penempelan tulisan tarif foto itu justru mencerminkan birokrasi pengelola gedung Balai Pemuda sekarang ini miskin inovasi, miskin kreativitas," ungkap Thony.
Baca Juga: 2.191 Pos Pelayanan Vaksin Polio Dibuka di Ponorogo untuk 80.206 Anak
" Hal ini juga menunjukkan betapa mereka tidak mampu menggalang PAD dengan cara yang lebih etis dan sumber yang lebih elegan," tambahnya.
Thony menekankan bahwa kebijakan ini tidak boleh diteruskan, karena bisa membuka pintu untuk tarif masuk toilet dan kebijakan serupa di tempat umum lainnya.
Dia juga menyayangkan dampak sosial bagi masyarakat miskin yang ingin menikmati aset publik milik pemerintah kota.
Baca Juga: Bertemu Anas Karno, Pengurus RW/RT Wisma Mukti Sampaikan Keluhan dan Harapan
"Pemasangan tarif berfoto di Balai Pemuda ini juga mengingatkan kita pada luka lama yang sangat menyayat perasaan, terutama bagi masyarakat miskin yang ingin bergaya di aset publik milik pemerintah kota," tegas Thony.
Dia menilai bahwa penempelan tarif tersebut merupakan indikator kegagalan total dari reformasi birokrasi.