NAWACITAPOST.COM — Panitia Khusus (Pansus) RPJMD 2025–2029 DPRD Kota Surabaya telah menyelesaikan seluruh rangkaian rapat pembahasan sejak 13 Juni hingga 7 Juli 2025. Dalam evaluasi akhir, anggota Pansus dari Fraksi PKB Tubagus Lukman Amin menyoroti sejumlah poin strategis yang dinilainya mampu menjawab kebutuhan dasar warga kota secara lebih konkret dan sistemik.
Menurut Tubagus yang juga Ketua Fraksi PKB sekaligus anggota Komisi A DPRD Surabaya, ada beberapa sektor yang menjadi sorotan utama dalam RPJMD kali ini, antara lain transportasi, pendidikan, penguatan pendapatan daerah melalui BUMD, serta pembangunan infrastruktur berbasis kawasan.
“Yang paling saya tangkap dari RPJMD ini, banyak hal positif, tapi kita menitikberatkan pada sektor transportasi yang harus lebih efektif dan efisien,” ujarnya, Selasa (8/7/2025).
Tubagus menegaskan bahwa sistem transportasi publik ke depan harus bisa mengakses seluruh objek vital kota, termasuk rumah sakit, perkantoran, sekolah, hingga pusat layanan publik.
“Contohnya saja di RSUD BDH, sekarang transportasi Feeder tidak masuk langsung ke depan rumah sakit. Masyarakat harus jalan jauh dari halte. Padahal idealnya, kendaraan bisa langsung drop pasien di lobi atau UGD,” kata dia.
Ia juga menekankan perlunya penambahan rute dan armada untuk menjangkau wilayah yang selama ini belum tersentuh angkutan umum, termasuk kawasan pemukiman padat dan pinggiran kota.
Dalam bidang ekonomi, Tubagus menyoroti pentingnya mendorong pendapatan asli daerah (PAD) lewat optimalisasi peran BUMD, salah satunya PD Pasar Surya. Ia mendorong agar ada terobosan dalam pembangunan dan pengelolaan pasar, misalnya melalui skema Build Operate Transfer (BOT) dengan menggandeng investor swasta.
“Jangan hanya setengah-setengah revitalisasi dengan penambahan anggaran tapi hasilnya biasa saja. Harus ada terobosan. BOT misalnya, bisa membuat pasar lebih besar, lebih ramai, lebih produktif, dan tentu saja menguntungkan daerah,” tegasnya.
Menurut Tubagus, dampak dari pengelolaan pasar yang profesional akan meluas ke sektor lain seperti pendapatan parkir, toilet umum, hingga fasilitas pelayanan lainnya.
Di sektor pendidikan, RPJMD menargetkan pembangunan 4 Sekolah Dasar (SD) dan 9 Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga tahun 2030. Langkah ini ditujukan untuk mengatasi ketimpangan akses sekolah di kawasan pemukiman padat penduduk.
“Harapannya, sekolah-sekolah baru itu bisa hadir di tengah-tengah warga yang selama ini kesulitan mengakses sekolah negeri karena jarak atau daya tampung,” ujarnya.
Tubagus juga menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur berbasis perencanaan kawasan yang menyeluruh, bukan proyek parsial yang tidak terintegrasi.
“Soal drainase, saluran, jalan, itu harus dibangun berdasarkan RT/RW. Tidak bisa semaunya. Kalau bangun paving di satu tempat tapi wilayah sekitarnya lebih rendah, ya tetap banjir,” jelasnya.
RPJMD, lanjut Tubagus, adalah rencana jangka menengah lima tahunan yang harus menyentuh seluruh wilayah secara sistemik.