NAWACITAPOST.COM — Di tengah gerimis yang mengguyur kawasan Surabaya Utara, ratusan warga RW 07 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Simokerto, tetap antusias mengikuti kegiatan reses yang digelar anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, pada masa sidang pertama tahun 2025.
Kegiatan yang berlangsung di Balai RW ini dipenuhi dialog hangat antara warga dan legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut. Berbagai keluhan hingga aspirasi masyarakat langsung ditampung oleh politisi yang akrab disapa Buleks itu.
Ketua RW 07, Didik, menyampaikan apresiasi atas dedikasi Budi Leksono selama ini. Ia menilai Budi sebagai sosok wakil rakyat yang konsisten turun ke masyarakat dan menghadirkan solusi.
Baca Juga: Warga Kebonsari Keluhkan Penerangan dan Paving, Dewan Tubagus Lukman Siap Fasilitasi
"Kami bangga punya wakil rakyat seperti Pak Budi. Beliau menunjukkan kerja nyata, berpihak pada masyarakat," ungkap Didik.
"Reses ini bukan waktu libur bagi kami di dewan. Justru inilah saatnya kami turun ke warga, menyapa, mendengar, dan menyerap aspirasi yang nantinya akan kami komunikasikan kepada Pemerintah Kota Surabaya," tegas Budi Leksono dalam prolognya.
Buleks menekankan pentingnya kerja kerakyatan yang menjadi ideologi dasar PDI Perjuangan. Ia mencontohkan perjuangan Komisi A sebelumnya dalam memperjuangkan kenaikan honor bagi RT dan RW.
Baca Juga: BUMD Strategis Tanpa Pemimpin, DPRD Jatim: Jangan Tunggu Bangkrut Baru Sibuk Bersih-Bersih!
"Seperti periode kemarin di Komisi A, kita perjuangkan kenaikan honor RT/RW. Kita juga keras terhadap kebijakan pemblokiran KTP tapi tetap mencari solusi yang terbaik," ujar Budi.
Kini, sebagai anggota Komisi B yang membidangi perekonomian, Budi menyampaikan bahwa pihaknya fokus pada penguatan UMKM, koperasi, BUMD, serta optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD). Salah satu program unggulannya adalah mencarikan solusi terbaik bagi Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang sepi pembeli. "Kita tampung aspirasi para pengurus dan pedagang SWK, dan bersama-sama mencari pemecahannya," ucap Buleks.
Tak hanya ekonomi, Budi juga menanggapi berbagai persoalan warga di bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan lingkungan. Salah satu persoalan yang mencuat adalah sulitnya warga mengakses bantuan sosial, meskipun berada dalam kondisi tidak mampu.
Baca Juga: Sindir Walikota masalah PKL, DPRD: Surabaya Semrawut!
Ia pun menyoroti persoalan akses pendidikan yang belum merata. "Terkait masalah pendidikan, saya akan sampaikan berbagai temuan ini ke Komisi D. Kita harus pastikan semua anak bisa mengakses pendidikan, termasuk melalui sekolah terbuka tanpa biaya. Ini penting untuk mencegah anak-anak putus sekolah," katanya.
Terkait berbagai persoalan lainnya, Budi menegaskan bahwa pihaknya akan membahasnya lebih lanjut di Fraksi PDI Perjuangan dan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di lingkungan Pemkot Surabaya.