Surabaya NAWACITAPOST - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak kembali menjadi sorotan utama, kali ini dengan pemberian penghargaan kepada Kota Surabaya sebagai Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak.
Penghargaan ini diberikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai bentuk apresiasi terhadap upaya Kota Surabaya dalam mencapai standar tertinggi dalam sejumlah indikator.
Prestasi Kota Surabaya dinilai dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), dan Indeks Perlindungan Anak (IPA).
Baca Juga: Pemkot Surabaya Rilis Surat Edaran Peningkatan Keamanan Dan Ketentraman Nataru 2024
Wakil Walikota Armuji menerima penghargaan prestisius ini secara langsung dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, I Gusti Ayu Bintang Puspayoga.
"Kami sangat bangga atas kerja keras semua pihak, khususnya warga Kota Surabaya, yang membuat kita meraih predikat Daerah Ramah Perempuan dan Layak Anak ini, bertepatan dengan Peringatan Hari Ibu," ungkap Armuji dengan penuh kebanggaan.
Armuji juga menekankan pentingnya mempertahankan dan meningkatkan predikat tersebut untuk masa mendatang. Ia berharap agar Surabaya terus mampu memberikan layanan yang ramah bagi perempuan dan layak bagi anak-anak.
Baca Juga: Lomba Kampung Surabaya Hebat Berhasil Turunkan Sampah 5 Ton Per Hari
Dalam konteks ini, ia menyuarakan perlunya pengawasan bersama untuk mencegah anak putus sekolah dan memastikan edukasi yang meminimalisir kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
"Terutama ibu-ibu di kampung-kampung serta semua elemen, termasuk kader Surabaya Hebat. Kita harus bersama-sama menjaga dan mengawasi agar tidak ada anak yang putus sekolah, dan edukasi yang kami berikan dapat mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak," tegas Armuji.
Dalam konteks kepemimpinan Walikota Eri Cahyadi, Armuji menegaskan bahwa perhatian terhadap perempuan dan anak-anak sangat terlihat.
Baca Juga: Puspaga Semanggi Surabaya Raih Penghargaan Tertinggi dari Kemen PPPA
Proses perumusan kebijakan dan pembangunan tidak lepas dari keterlibatan kaum perempuan, menunjukkan komitmen pemerintah setempat dalam menciptakan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan.