Kamis, 4 Juni 2026

Reses bersama Karang Taruna, Cahyo Siswo Utomo: Membangun Jagir Sama dengan Membangun Surabaya

Photo Author
Nawi., Nawacita Post
- Senin, 17 Februari 2025 | 09:43 WIB
Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo (Nawi)
Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo (Nawi)

NAWACITAPOST.COM - Anggota Komisi A DPRD Surabaya dari Fraksi PKS, Cahyo Siswo Utomo, menggelar reses di Balai RW03, Jalan Jagir Sidomukti IV, Wonokromo, pada Senin (17/2/2025). Agenda ini merupakan penutup masa reses persidangan pertama masa sidang kedua tahun 2025 dan dihadiri ratusan pemuda dari Karang Taruna Kelurahan Jagir.

Ketua RW03, Iswahyudi, dalam sambutannya menyampaikan harapan agar anggota DPRD terus mendukung kegiatan positif pemuda di lingkungan Jagir. "Pak Cahyo sudah termasuk dewan yang peduli, khususnya kepada masyarakat Jagir. Semoga beliau menjadi dewan yang amanah dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya para pemuda," ujar Iswahyudi.

Dalam pemaparannya, Cahyo menekankan pentingnya agenda reses bagi anggota DPRD Surabaya. "Reses adalah masa istirahat dewan dari sidang, tetapi diganti dengan turun langsung menjaring aspirasi masyarakat," jelasnya. Ia juga menekankan bahwa membangun kota Surabaya tidak bisa dilakukan oleh pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk pemuda.

Baca Juga: Warga Sawahan Keluhkan Kuota PTSL, Arif Fathoni Janji Sampaikan ke DPR RI

"Tidak ada Surabaya kalau tidak ada Wonokromo, tidak ada Wonokromo kalau tidak ada Kelurahan Jagir. Maka dari itu, membangun Jagir sama dengan membangun Surabaya," tegas Cahyo.

Ia juga mengedukasi para pemuda tentang pembagian kekuasaan dalam pemerintahan, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. "Suara rakyat diwakili oleh legislatif sesuai dengan sila ke-4 Pancasila. Di Surabaya, ada sekitar 3 juta penduduk dan hanya 50 anggota DPRD. Itu berarti satu anggota DPRD mewakili sekitar 60 ribu warga," jelasnya.

Lebih lanjut, Cahyo menjelaskan tugas dan fungsi anggota DPRD serta peran badan-badan di DPRD seperti Badan Pembentukan Perda (Bapemperda), Badan Musyawarah (Banmus), Badan Anggaran (Banggar), dan Badan Kehormatan.

Baca Juga: Warga Kupang Krajan Suarakan Masalah PSU dan Utilitas dalam Reses Tubagus Lukman

Setelah sesi diskusi, acara dilanjutkan dengan permainan interaktif yang dipandu langsung oleh Cahyo. Dalam game berhadiah menarik tersebut, para pemuda diajak untuk mengembangkan jiwa kepemimpinan dan enterpreneurship.

Saat diwawancarai usai reses, Cahyo mengungkapkan bahwa pada reses kali ini, ia ingin lebih banyak bertemu dengan pemuda. "Kami memilih pemuda dari Karang Taruna Kelurahan Jagir. Ada sekitar 200-an orang hadir. Intinya, pemuda adalah calon pemimpin negeri ini, terutama pemimpin Surabaya. Maka, dalam reses ini kita tidak hanya menyerap aspirasi mereka tetapi juga memberikan keterampilan dan wawasan agar mereka siap memimpin di masa depan," ungkapnya.

Ia menekankan pentingnya keterampilan berorganisasi bagi pemuda, seperti bagaimana memimpin rapat, mewakili teman-temannya berbicara, serta menyampaikan ide dan produk mereka dengan baik. "Saya berharap setelah ini ada tindak lanjut, apakah dengan pemerintah kota atau setidaknya dengan Karang Taruna se-Surabaya agar pemuda bisa lebih berkembang dan siap menjadi pemimpin masa depan," tambahnya.

Baca Juga: Saatnya Posga Menjadi Pilar Layanan Publik di Setiap RW, Bang Jo: Pemkot Wajib Dukung Penuh!

Terkait aspirasi-aspirasi yang disampaikan masyarakat selama masa reses, Cahyo menjelaskan bahwa usulan terkait kebijakan akan disampaikan ke Pemerintah Kota Surabaya, sementara yang berkaitan dengan Perda akan diteruskan ke Bapemperda DPRD Surabaya. "Untuk usulan teknis, kami akan masukkan dalam pokir (pokok-pokok pikiran) dewan yang sudah terintegrasi dalam SIPD. Keluhan lain seperti pendidikan, kesehatan, atau BPJS akan kami teruskan ke dinas teknis terkait," jelasnya.

Dalam reses ini, beberapa permasalahan yang sering diangkat oleh masyarakat antara lain terkait pendidikan, zonasi sekolah, kependudukan, serta bantuan sosial bagi keluarga miskin. "Misalnya, ada penduduk masuk ke Surabaya tetapi tidak bisa mendapatkan KTP karena peraturan yang ada. Jangan sampai ada warga yang stateless karena regulasi kita sendiri. Ini yang harus kita carikan solusinya bersama," tutup Cahyo. ***

Editor: Nawi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini