Surabaya NAWACITAPOST - Dalam agenda titik reses yang ke-9, anggota Komisi D DPRD Surabaya Dyah Katarina berkesempatan menjumpai ratusan ibu-ibu dari paguyuban bunda Pos PAUD Terpadu (PPT) se-kecamatan Gayungan Jambangan, Rabu (11/10/2023) malam.
Bertempat di Balai RW07 Kelurahan Karah, hadir juga pengurus RW beserta RT setempat.
Didaulat memberi sambutan, Ketua RW07 H. Arifin berharap dalam reses ini para bunda PAUD memperoleh ilmu positif sehingga dapat diterapkan dalam pengajaran yang lebih profesional.
"Sekaligus dapat menyampaikan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelayanannya terhadap anak-anak," ucap Arifin.
-
Dalam paparannya, Dyah Katarina Legislator PDI Perjuangan ini menekankan pentingnya para Bunda PAUD mengetahui tujuan awal dibentuknya PAUD di kota Surabaya.
"Sebenarnya Pos PAUD Terpadu ini mau dibawa kemana?" tanya Dyah Katarina mengawali paparannya.
"Siapa sih pelopor berdirinya Pos PAUD Terpadu di Surabaya," tanya Istri mantan Walikota Surabaya Bambang DH ini lagi.
"Bu Dyah!" teriak ibu-ibu yang sebagian besar adalah Kader Surabaya Hebat ini.
Pertanyaan itu, karena Dyah Katarina hinga saat ini masih menempati jabatan ketua paguyuban pos PAUD terpadu di kota Surabaya, dan ingin mendengar dan menggali kendala-kendala yang ada di lapangan.
Dyah menerangkan, saat ini ada salah presepsi terkait tujuan awal dibentuknya Pos PAUD Terpadu.
"Ada yang bilang untuk mendidik anak-anak sejak usia dini, kalau seperti itu berarti menjadi saingan taman kanak-kanak (TK), dan itu lari dari tujuan awal dibentuknya Pos PAUD Terpadu," sebut lulusan S2 Sains Unair ini.
-
Sebenarnya, diadakannya pos PAUD terpadu adalah untuk mendeteksi dini tumbuh kembang anak. "Bukan mengajar apalagi mendidik, itu kejauhan," tegas Dyah.
Maka dari itu, masih Dyah, ketika ada anggapan tersebut, semua buku dan materi diterima dan diajarkan.
Kader Pos PAUD Terpadu di kota Surabaya berasal PKK dan berbasis masyarakat, bukan dari Dinas Pendidika. "Panjenengan ini pengasuh, dan tidak berpura-pura jadi guru," tegasnya kembali.
"Ini jadi sangat penting, karena anda semua ini bermain-main dengan otak anak bukan sebagai kader lingkungan yang bergelut dengan sampah," ucap Dyah.
"Arek gak lapo-lapo, tapi begitu masuk pos PAUD otaknya jadi koplak gara-gara salah mendeteksi dan salah mengintervensi, gak bahaya tah," katanya.
Maka dari itu Dyah meminta, para kader PPT jangan hanya fokus membuat laporan dan insentifnya cair.
Saat ini juga, kader Pos PAUD harus berijasah S1 dan ada batasan usia yaitu 60 tahun. "Ini juga lari dari tujuan awal. Kalau ada aturan seperti ini, lambat laun kader PPT akan habis karena saya yakin, guru S1 tidak akan mau menjadi pengasuh di PPT dengan pertimbangan gaji. Mereka mungkin lebih tertarik di PAUD yang dikelola yayasan karena lebih menjanjikan," terang DK sebutan Dyah Katarina.
"Nah, untuk itu kami butuh masukan panjenangan untuk Walikota. Pemerinta sudah memfasilitasi jaring aspirasi ini secara legal, ada kue, ada minuman dan macem-macem. Ini uangnya dari Pemerintah kota," kata Dyah.
"Jadi mari kita memberi masukan, barangkali juga terkait sarana prasarana PPT. Atau mungkin ada kendala yang membuat anak tidak nyaman, tidak aman dan tidak sejahtera, sebagai Bunda PAUD njenengan wajib menyampaikan," tandas Dyah Katarina.
Selain terkait Pos PAUD Terpadu, pada kesepatan itu Dyah Katarina juga mendapat permintaan untuk pembangunan lingkungan dan sarana prasara, seperti selokan, pavingisasi dan CCTV. "Kami minta ada proposal resmi agar bisa kita kawal pengajuannya," kata Dyah menambahkan. (BNW)
