Jakarta, NAWACITApost.com – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Utara (Kanwil Kemenkumham Sulut) menggelar Rapat Koordinasi Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA) Tingkat Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 dengan tema "Pengawasan Terhadap Penjamin dan Orang Asing Dalam Mendukung Terciptanya Iklim Investasi Kondusif dan Peningkatan Pariwisata di Sulawesi Utara Sebagai Pintu Gerbang di Utara Indonesia" Senin, (13/03/2023).
Bertempat di Hotel Luwansa, kegiatan ini dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulut, Ronald Lumbuun. Kegiatan ini dihadiri juga oleh Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram; Staf Khusus Gubernur Bidang Pariwisata, Moh. Dino Gobel; Kabinda Sulut, Brigjen TNI Raymond Marojahan; Dir Intelkam Polda Sulut, Kombes Pol Albert Sihombing; Kepala UPT Keimigrasian Se-Sulut, Perwakilan Kejati Sulut, Perwakilan Bakamla Zona Maritim Tengah, Perwakilan Kesbangpol, Perwakilan Bea dan Cukai Sulut, Perwakilan Kemenag Sulut, dan para peserta lainnya.
-
Dalam sambutannya, kakanwil menyampaikan bahwa Kegiatan ini merupakan momentum untuk melakukan evaluasi tehadap segala permasalahan keimigrasian yang pernah terjadi di tahun ini atau tahun sebelumnya, khususnya di bidang Pemeliharaan Hukum Keimigrasian di Provinsi Sulawesi Utara. Pandemi Covid-19 yang telah dilewati tentunya berpengaruh terhadap pemulihan ekonomi daerah terutama pada sektor pariwisata dan investasi pada wilayah Provinsi Sulawesi Utara. Hal ini terwujud dengan adanya penerbangan Manado – Narita yang telah diresmikan langsung oleh Gubernur Provinsi Sulawesi Utara.
-
Selanjutnya Direktur Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, I Nyoman Gede Surya Mataram menyampaikan bahwa Rapat koordinasi ini bertujuan untuk mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi demi terlaksananya penegakan hukum keimigrasian di tengah upaya pemerintah untuk memulihkan sektor pariwisata dan iklim investasi pasca pandemi Covid-19.
Diharapkan rapat koordinasi ini dapat menghasilkan langkah-langkah strategis dalam mewujudkan pengawasan keimigrasian yang terkoordinasi dan meningkatkan iklim investasi dan pariwisata di Sulawesi Utara.
