NAWACITAPOST.COM - Kondisi area makam Mbah Bungkul, salah satu cagar budaya penting di Surabaya, menjadi sorotan tajam dalam rapat dengar pendapat kedua yang digelar oleh Komisi D DPRD Kota Surabaya, pada Selasa (4/12/2024).
Rapat tersebut melibatkan keluarga ahli waris, Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, dan Pariwisata (Disbudporapar), serta OPD terkait lainnya.
Pada kesempatan itu, Komisi D menyoroti buruknya pengelolaan dan perawatan makam, yang berujung pada protes dari keluarga ahli waris.
Sekretaris Komisi D DPRD Kota Surabaya, Arjuna Rizky Dwi Krisnayana, mengkritik keras kinerja Pemkot dan OPD terkait. Ia menilai bahwa upaya pelestarian dan pengelolaan makam sebagai cagar budaya jauh dari kata maksimal.
"Seharusnya dinas dan OPD terkait tidak melempar tanggung jawab. Cagar budaya seperti makam Mbah Bungkul ini harusnya dilestarikan dan dijaga. Namun, kesannya malah dibiarkan begitu saja, bahkan penjaga makam yang bertugas pun ditunjuk tanpa kejelasan dasar yang kuat," ujar Arjuna, Politisi Muda PDI Perjuangan Surabaya.
Ia juga menyoroti hilangnya tradisi haul tahunan di makam tersebut yang seharusnya menjadi agenda rutin. Hal ini, menurutnya, menunjukkan lemahnya koordinasi antara Pemkot dan keluarga ahli waris.
"Tradisi haul yang dulunya rutin digelar kini malah hilang. Keluarga ahli waris pun tidak pernah dilibatkan dalam pengelolaan makam. Padahal, dengan perawatan yang baik, makam ini bisa menjadi destinasi wisata religi yang potensial untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)," tambahnya.
Selain itu, Arjuna turut menyayangkan kondisi Taman Bungkul yang mulai terlihat tidak terawat. "Taman Bungkul yang dulu diakui dunia sebagai ikon Surabaya kini mulai memprihatinkan," tegasnya.
Ia mendesak Pemkot untuk segera mengambil langkah konkret dalam menangani permasalahan ini, baik melalui peningkatan anggaran pemeliharaan maupun penunjukan pengelola yang lebih profesional. ***
