NAWACITAPOST.COM – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Jawa Timur mengusulkan gelar Pahlawan Nasional untuk Presiden RI ke-2, Jenderal Besar TNI (Purn) Soeharto, bertepatan dengan peringatan ulang tahun ke-60 Partai Golkar di tahun 2024. Langkah ini memicu diskusi publik tentang peran Soeharto dalam sejarah Indonesia.
Menanggapi usulan ini, Akademisi dari Universitas Airlangga, Moordiati, menyatakan bahwa secara politis usulan tersebut sah, mengingat besarnya kontribusi Soeharto dalam membangun dan membesarkan Partai Golkar. "Pak Harto adalah tokoh kunci yang menjadikan Golkar besar. Jika usulan ini datang dari Golkar, tentu ada dasar kuat di baliknya," ujar Moordiati, Jumat (1/11/2024).
Namun, menurut Moordiati, usulan ini juga perlu mempertimbangkan aspek lebih luas dari kepemimpinan Soeharto. Meskipun Soeharto berhasil membawa Indonesia ke era swasembada beras dan menggerakkan pembangunan besar-besaran, beberapa sisi dari kepemimpinannya perlu diperhitungkan.
Baca Juga: Bahtiyar Rifai Janji Bantu Warga Terdampak Proyek TIJ-KBS
“Dalam perspektif akademis, ada beberapa nilai yang patut diperhatikan sebelum menetapkan beliau sebagai Pahlawan Nasional. Selain jasa, kita perlu mempertimbangkan dampak dan kontribusi yang lebih luas,” jelasnya.
Moordiati juga menyoroti simbol-simbol budaya Jawa yang kuat dalam kepemimpinan Soeharto, yang bisa dianggap mengarah pada pandangan "jawasentris."
Hal ini menurutnya menjadi bahan pertimbangan apakah simbol-simbol tersebut bisa diterima secara luas sebagai representasi nasional.
Baca Juga: Komisi A DPRD Surabaya Apresiasi Respons Cepat BPBD Tangani Rumah Ambruk di Kecamatan Semampir
Ia menambahkan bahwa kontribusi Soeharto mungkin lebih tepat dikategorikan sebagai "pahlawan pembangunan" daripada "bapak bangsa."
"Beliau menciptakan sejarah dengan menjaga administrasi negara tanpa memasukkan anak-anaknya ke dalam jalur birokrasi. Ini menunjukkan prinsip demokratis yang dihargai banyak orang," lanjut Moordiati, yang juga sedang menempuh studi S3 di Ilmu Budaya Unair.
Dosen Fakultas Kebijakan Publik Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, Alim Basa Tualeka, juga mengomentari usulan Golkar tersebut sebagai wujud penghargaan terhadap kontribusi Soeharto.
Baca Juga: Dukung Perlindungan Guru, PDIP Surabaya Ajukan Usulan Perda Khusus
"Pengusulan ini adalah bentuk apresiasi dari Partai Golkar atas dedikasi Soeharto yang selalu memprioritaskan administrasi negara," ujar Alim.
Menurut Alim, kebijakan Soeharto yang selalu mengutamakan kepentingan negara merupakan legacy yang patut dipertimbangkan dalam usulan gelar Pahlawan Nasional ini. “Melihat kebijakan yang dijalankan Soeharto, usulan ini menjadi wajar dan sah,” tambahnya. ***
Artikel Terkait
Dr. Zuhrotul Mar'ah: Surabaya Perlu Tambahan SMP Negeri dan Solusi Lapangan Kerja untuk Pemuda
Reses di Mojo, Azhar Kahfi Komitmen Tindak Lanjuti Fasilitas Pendidikan dan Drainase
Tubagus Lukman Amin Siap Kawal Penertiban Agen Mihol Dekat Masjid
Reses di Sidodadi, Azhar Kahfi Usulkan Distribusi Buku Ajar Merata di Surabaya
Tepati Janji 'Gaji DPRD untuk Rakyat', Ais Shafiyah Alokasikan Gaji untuk Warga Surabaya