Komisi A DPRD Surabaya Desak KPU Maksimalkan Peran PPK dan PPS

NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat DPRD Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, mendorong Komisi Pemilihan Umum (KPU) Surabaya agar mengoptimalkan kinerja badan Ad-Hoc untuk mencapai target partisipasi pemilih dalam Pilkada Serentak 2024.

Yona menegaskan bahwa peran aktif Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di tingkat kecamatan dan kelurahan sangat penting guna memenuhi target partisipasi sebesar 77 persen.

"Kemarin kami mendorong Ketua KPU, karena waktu Pilkada ini tinggal satu bulan lagi. Kita punya tanggung jawab moral terhadap masyarakat untuk meningkatkan peran serta mereka dalam menggunakan hak pilih," ungkap Yona saat ditemui di Kantor DPRD Surabaya, Senin (28/10/2024).

Baca Juga: Komisi A Mendorong Optimalisasi Tata Organisasi Menuju Surabaya Kota Dunia

Yona, yang juga merupakan politisi Partai Gerindra, menilai badan Ad-Hoc memiliki peran strategis karena mereka adalah warga lokal yang lebih dekat dengan masyarakat. Mereka diharapkan bisa mendorong pemilih di wilayahnya untuk datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) pada hari pemilihan.

Selain itu, Yona mencatat bahwa pada Pilkada Serentak 2024, jumlah pemilih di setiap TPS akan dua kali lebih banyak dibandingkan pemilu sebelumnya, yakni Pilpres dan Pileg pada Februari 2024.

Oleh karena itu, ia mendorong PPK dan PPS untuk segera melakukan sosialisasi secara lebih masif kepada kelompok masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Baca Juga: Komisi A Ingatkan Bahaya Ormas Ilegal di Surabaya Jelang Pilkada 2024

"Saya sangat mendorong agar KPU segera memaksimalkan waktu yang tersisa satu bulan ini. Tolong diperkuat peran PPS dan PPK untuk masuk ke dalam kelompok-kelompok masyarakat," ujarnya.

Yona juga menekankan pentingnya pendekatan sosialisasi yang efektif di Surabaya, mengingat perbedaan karakteristik pemilih di kawasan perumahan dan pedukuhan.

Menurutnya, tingkat partisipasi di kawasan perumahan cenderung lebih rendah, sehingga diperlukan strategi khusus untuk meningkatkan minat mereka dalam menggunakan hak pilih.

Baca Juga: Komisi A DPRD Surabaya Minta Satpol PP Turun ke Sekolah Bina Nilai Kebangsaan

"Ini menjadi PR besar bagi KPU, melibatkan PPK dan PPS agar turun langsung ke masyarakat. Ini bukan soal pasangan calon, tetapi tentang pemanfaatan anggaran APBD sebesar Rp170 miliar yang benar-benar efektif, serta hasil Pilkada yang optimal dan sesuai harapan," ujarnya. ***