Surabaya NAWACITAPOST - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa melantik mantan juru bicara Kementerian Sosial RI Adhy Karyono, sebagai Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Jum'at 15 Juli 2022
Atas pelantikan ini, LSM Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Koorwil Jatim mengeluarkan tiga pernyataan sikap.
" Kami mengucapkan selamat atas pelantikan Adhy Karyono sebagai Sekdaprov Jatim, di mana penetapan Adhy Karyono adalah hasil pernikahan oligarki kekuasaan dan arogansi penguasa" .ucap Heru Satriyo Ketua MAKI Jawa Timur.
Yang kami maksudkan adalah lingkaran setan yang berada di balik team sukses Adhy Karyono di mana notabene mereka semua masuk dalam lingkaran penguasa saat ini.
Hal ini, Ibu Gubernur Jawa Timur yang terkesan memaksakan diri pada pemilihan Sekdaprov dengan mengedepankan egosentris untuk sebuah kepentingan yang sifatnya pribadi,” kata Heru Satriyo
Kedua, pasca pelantikan juga menjadi sebuah penegasan bahwa kaderisasi yang sering didengungkan Gubernur Jawa Timur saat ini hanya omong kosong belaka dan bisa dianggap tidak ada proses regenerasi yang tersistem dalam tubuh birokrasi Jatim, sehingga harus memaksakan diri menempatkan Sekdaprov Jatim dari luar Jawa Timur.
“ Seakan-akan bahwa stakeholder di Jawa Timur itu goblok semua dan tidak ada yang pintar ,” Tegas Heru.
Ketiga, dalam konsep pencegahan korupsi, insya Allah Jawa Timur akan menjadi sarang OTT KPK ke depan karena terindikasi bahwa Sekdaprov Jatim, Adhy Karyono, pernah menjadi pelaku dugaan gratifikasi di lingkungan Kemensos Jatim.
“Penjelasan apakah Jawa Timur akan menjadi sarang OTT KPK, terlihat bahwa mulai semangatnya KPK untuk membuka kasus-kasus lama terkait bansos, Bantuan Keuangan Provinsi dan lain sebagainya,” terang Heru.
MAKI Jatim tetap akan memposisikan lembaga dalam melakukan peran fungsi pengawasan dan akan lebih melekat ke depannya.
Mengakhiri pernyataan sikapnya, Heru menyampaikan bahwa pelantikan Adhy Karyono diduga sarat dengan kepentingan politik 2024, di mana MAKI Jatim sangat meyakini sebuah kontruksi politik kuat dengan masuknya pejabat Kemendagri sebagai PJ Gubernur Jawa Timur.
“ PJ Gubernur itu kami duga adalah Pak Akmal dari Kemendagri nantinya, sehingga konstruksi politik ini menjadi sebuah jaminan bahwa penguasa lama akan menjadi pemimpin lagi.Tidak bicara semangat menjadi seorang teknokrat tetapi lebih ke arah jongos kepentingan politik saja,” kata Heru.
MAKI Jatim khawatir bahwa roda pembangunan di Jawa Timur akan sedikit terhenti karena Sekdaprov Jatim didapat dari hasil kompromi politik yang notabene akan selalu mengedepankan investasi politik daripada menggerakkan roda pembangunan Jawa Timur ke depan.pungkasnya. (BNW)
