Menurutnya, konsep pengolahan sampah berbasis alam sebenarnya bukan hal baru bagi masyarakat Surabaya. Sebelumnya warga mengenal joglangan maupun biopori jumbo yang memiliki prinsip serupa.
TEBA dinilai berpotensi menjadi model pengolahan sampah dari sumber yang dapat menekan volume sampah yang dibuang ke TPA. Dampaknya bukan hanya mengurangi biaya pengangkutan tetapi juga menekan biaya pengelolaan sampah.
Sampah organik yang menumpuk di TPA juga berpotensi menghasilkan gas metana yang berbahaya dan meningkatkan risiko kebakaran.
Wawan menyarankan pengembangan TEBA didukung regulasi pemerintah kota agar pengolahan sampah organik di tingkat masyarakat memiliki arah dan dukungan anggaran yang jelas.
Ia menilai TEBA dapat dikembangkan secara komunal dengan melibatkan sekitar 10 rumah dalam satu titik pengolahan. Ukurannya pun tidak harus besar karena bisa disesuaikan dengan ketersediaan lahan dan kondisi air tanah.
“Kalau menurut saya itu yang harus dibuat perwali. Karena sebenarnya sudah ada peraturan menteri bahwa sampah organik itu tidak boleh masuk TPA. Surabaya butuh perwali pengolahan sampah dari sumber,” jelasnya.
Kesadaran Warga Belum Merata
Ketua RT 6 RW 1 Panjang Jiwo, Ernin, mengakui kesadaran warga dalam memilah sampah masih belum merata. Sebagian warga masih mengandalkan petugas pengangkut sampah karena merasa sudah membayar iuran kebersihan.
“Kalau sampah saya bilang belum sempurna. Ada yang peduli dan memilah, tapi mayoritas kurang peduli. Biasanya orang itu bilang sudah bayar, jadi tinggal diambil,” tuturnya.
Ia mengatakan pengolahan sampah secara mandiri sebenarnya bisa dikembangkan. Namun, kondisi kampung yang padat dan gang sempit menjadi tantangan tersendiri untuk menyediakan tempat pengolahan.
“Masalahnya tempat. Kalau gang kecil begini dikasih tempat juga bingung. Fasilitas kita juga belum ada,” katanya.
Selama ini pengelolaan sampah di lingkungan RT 6 masih mengandalkan petugas pengangkut sampah yang mengambil sampah rumah tangga menggunakan gerobak.
Ernin berharap pengembangan pengolahan sampah di kampung tetap memperhatikan kondisi lingkungan dan ketersediaan lahan. Menurutnya, koordinasi antara RT dan RW menjadi penting agar program yang dijalankan bisa diterapkan secara kompak oleh warga.
Kampung Pancasila Dorong Perubahan Perilaku
Camat Tenggilis Mejoyo Wawan Windarto mengatakan pembinaan Kampung Pancasila di wilayahnya telah berjalan melalui empat pilar, yakni lingkungan, sosial kemasyarakatan, ekonomi serta sosial budaya.
Di Kelurahan Panjang Jiwo terdapat enam RW yang berhasil masuk 500 besar Kampung Pancasila. Verifikasi lapangan kali ini menjadi tahapan untuk menentukan kampung yang berpeluang masuk 200 besar.
Menurut Wawan, Kampung Pancasila tidak semata-mata mengejar penghargaan. Program tersebut diharapkan mampu mendorong perubahan perilaku masyarakat, terutama dalam pengelolaan lingkungan dan penguatan ekonomi berbasis gotong royong.
“Harapan jangka panjangnya dengan adanya Kampung Pancasila itu adanya perubahan perilaku di masyarakat, khususnya di lingkungan dan ekonomi. Masyarakat harus mulai merubah perilaku untuk mengurangi sampah, nol sampah dari rumah, sehingga beban pemerintah kota pembuangan sampah di TPA bisa berkurang,” jelasnya.