NAWACITAPOST.COM - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Surabaya menyoroti pentingnya kualitas belanja daerah, pemerataan pembangunan, serta keberpihakan anggaran terhadap kebutuhan masyarakat dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Surabaya Tahun Anggaran 2027.
Pandangan tersebut disampaikan juru bicara Fraksi PKS, Johari Mustawan (Bang Jo), dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya, Senin (9/11/2026), di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kota Surabaya.
Dalam penyampaian Pandangan Akhir Fraksi PKS, Bang Jo menegaskan bahwa APBD bukan sekadar dokumen administratif yang berisi angka pendapatan dan belanja, melainkan instrumen kebijakan publik untuk menghadirkan keadilan sosial, meningkatkan kesejahteraan, dan memperkuat pelayanan kepada masyarakat.
Menurutnya, setiap rupiah anggaran daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, tidak hanya berdasarkan legalitas dan tingkat penyerapan, tetapi juga berdasarkan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
"Keberhasilan APBD tidak cukup diukur dari besarnya anggaran yang terserap. Yang lebih penting adalah sejauh mana anggaran tersebut mampu menyelesaikan persoalan masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi warga Surabaya," ungkap Bang Jo.
Salah satu perhatian utama Fraksi PKS adalah pemenuhan anggaran pendidikan minimal 20 persen sebagaimana amanat konstitusi. Fraksi PKS mengapresiasi alokasi fungsi pendidikan sekitar 22,28 persen dalam RAPBD 2027. Namun, Bang Jo mengingatkan bahwa pemenuhan persentase tersebut harus sesuai ketentuan hukum dan metodologi penghitungan yang berlaku.
Ia meminta Pemerintah Kota Surabaya menjelaskan secara transparan komponen belanja pendidikan yang tersebar di berbagai perangkat daerah, termasuk program, kegiatan, dan kontribusinya terhadap fungsi pendidikan.
"Jangan sampai kita hanya mengejar angka 20 persen, tetapi tidak memastikan ketepatan penghitungan dan hasil yang diperoleh. Mandatory spending harus diikuti mandatory outcome. Anggaran pendidikan harus benar-benar berdampak pada berkurangnya anak tidak sekolah, meningkatnya kualitas pembelajaran, serta terpenuhinya sarana dan prasarana pendidikan," tegasnya.
Fraksi PKS juga menyoroti pentingnya perlindungan masyarakat miskin dan rentan. Meski angka kemiskinan Kota Surabaya menunjukkan penurunan menjadi 3,56 persen pada Maret 2025, masih terdapat sekitar 105 ribu warga miskin yang membutuhkan perhatian dan perlindungan berkelanjutan.
Bang Jo meminta pemerintah memperkuat validasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN), melibatkan unsur masyarakat dalam proses pemutakhiran data, serta menyediakan mekanisme klarifikasi dan pengaduan bagi warga yang merasa belum terakomodasi.
Selain bantuan sosial, Fraksi PKS mendorong perluasan perlindungan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, terutama bagi pekerja informal dan kelompok pekerja rentan sesuai kewenangan pemerintah daerah.
Dalam bidang ekonomi, Fraksi PKS meminta agar kebijakan investasi tidak hanya berorientasi pada besarnya modal yang masuk, tetapi juga memperhatikan dampaknya terhadap penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan pertumbuhan UMKM lokal.
"Investasi yang berkualitas harus mampu membuka lapangan pekerjaan, menyerap tenaga kerja lokal, memberikan perlindungan kepada pekerja, dan melibatkan pelaku UMKM. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi hanya terlihat dalam angka, tetapi belum dirasakan secara merata oleh masyarakat," ujarnya.
Fraksi PKS turut memberikan perhatian terhadap pembangunan infrastruktur dan pemerataan kualitas lingkungan permukiman. Penanganan banjir, perbaikan drainase, jalan lingkungan, sanitasi, akses air bersih, serta peningkatan kualitas permukiman perlu disusun berdasarkan kebutuhan dan tingkat kerentanan wilayah.
