Karena itu, Erna berharap data yang digunakan pemerintah benar-benar menggambarkan kondisi faktual masyarakat di lapangan.
“Saya bukan nggak mau dibilang kaya. Tapi saya merasa tidak masuk desil sembilan. Tidak sesuai dengan fakta di rumah saya, seperti apa kondisi sebenarnya,” tegasnya.
Erna mengaku sebelumnya sudah pernah didatangi petugas untuk pendataan. Namun, setelah dilakukan pemutakhiran, dirinya mengaku masih tercatat dalam desil yang sama.
“Makanya saya heran, sensus ekonomi yang terbaru kok tetap muncul desil 9,” katanya.
Ia pun berencana menggunakan mekanisme sanggah untuk meminta data keluarganya diperiksa kembali. BPS memang menyediakan mekanisme pembaruan data melalui kanal resmi, termasuk usul dan sanggah, sementara pemerintah daerah dapat melakukan verifikasi lapangan untuk mengusulkan pembaruan data.
Di Surabaya, Pemkot juga menyatakan terus memfasilitasi pemutakhiran data desil. Pada triwulan III 2026, Dinas Sosial Surabaya mencatat 3.283 aduan terkait desil melalui mekanisme sanggahan. Dari proses tersebut, 1.845 data warga disebut mengalami penurunan desil setelah dilakukan pemutakhiran dan diusulkan ke pemerintah pusat.
Erna berharap proses tersebut tidak hanya mengandalkan data administratif, tetapi juga melibatkan pihak yang benar-benar mengetahui kondisi warga di tingkat paling bawah.
“Harus melibatkan RT, RW, KSH, BPS, semua lini. Karena yang tahu kondisi warga ya orang-orang di lapangan,” katanya.
Menurut Erna, masyarakat sebenarnya tidak menuntut mendapatkan bantuan lebih banyak. Yang mereka inginkan justru data yang benar sehingga bantuan maupun program pemerintah dapat diberikan sesuai kondisi masing-masing keluarga.
“Kita tidak minta lebih. Masyarakat itu nggak minta lebih. Kalau dapat bantuan beras 10 kilo ya sudah. Yang penting datanya sesuai dengan kenyataan,” pungkasnya.
Persoalan akurasi data menjadi penting karena DTSEN saat ini menjadi rujukan bersama pemerintah dalam perencanaan, penetapan sasaran dan evaluasi berbagai program. BPS menegaskan data tersebut harus terus dimutakhirkan agar semakin mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang sebenarnya. ***
