SURABAYA, NAWACITAPOST.COM – Seorang warga Kelurahan Nginden Jangkungan, Kecamatan Sukolilo, Surabaya, Erna Susanti, mengaku terkejut setelah mengetahui dirinya tercatat dalam kelompok desil 9 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Erna yang merupakan warga RT 5 RW 3 sekaligus kader Surabaya Hebat (KSH) itu merasa status tersebut tidak menggambarkan kondisi kehidupan keluarganya. Ia bahkan mengaku bingung karena secara ekonomi masih jauh dari kategori keluarga mapan.
“Kayak nggak sesuai saja, Pak. Saya kan kepala keluarga sama anak saya,” ujar Erna saat ditemui usai menghadiri agenda reses anggota DPRD Surabaya Anas Karno di wilayah Nginden, Kamis (1/10/2026).
Erna mengatakan, dirinya tinggal bersama anak dan menantunya di rumah milik keluarga. Ruangan yang ditempatinya bersama keluarga juga sangat terbatas, sekitar 4x5 meter.
“Rumahnya numpang keluarga. Yang kita tinggali itu sekitar empat kali lima. Berempat di situ,” katanya.
Sebagai KSH, Erna juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial mulai tingkat RT, RW, kelurahan hingga kecamatan. Namun, aktivitas tersebut bukan pekerjaan dengan penghasilan tetap yang dapat membuat kondisi ekonominya tergolong mapan.
“Saya nggak kerja. KSH itu lebih banyak kegiatan sosial dan pekerjaan rumah tangga. Aktifnya dari RT, RW, kelurahan sampai kecamatan,” jelasnya.
Yang membuat Erna semakin heran, ia mengaku tidak memiliki rumah atas nama sendiri, tidak mempunyai kendaraan mewah dan untuk kebutuhan kendaraan pun masih harus mencicil.
“Saya itu paling tidak ada Fortuner di depan rumah. Mobil saja nggak punya, motor saja masih nyicil,” ujarnya.
Erna menegaskan, persoalan tersebut bukan semata-mata karena dirinya berharap mendapatkan bantuan sosial. Kekhawatiran justru muncul karena anaknya belum memiliki pekerjaan dengan penghasilan tetap.
“Yang saya khawatirkan bukan cuma saya. Anak saya juga belum bekerja sesuai UMR. Kalau penghasilannya sudah tetap mungkin kita lebih tenang,” katanya.
Menurutnya, posisi desil yang tinggi berpotensi membuat keluarga yang sebenarnya masih membutuhkan dukungan justru tidak lagi masuk dalam prioritas sejumlah program sosial.
“Ekonomi kita belum mapan. Kalau masuk desil 9, otomatis saya khawatir bantuan atau kemudahan yang seharusnya bisa didapat malah tidak masuk,” ungkapnya.
BPS sendiri menjelaskan bahwa desil dalam DTSEN merupakan pemeringkatan relatif tingkat kesejahteraan keluarga, bukan ukuran langsung pendapatan atau kekayaan. Desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 paling tinggi. Penentuannya menggunakan berbagai karakteristik sosial ekonomi, termasuk kondisi rumah, aset, pekerjaan, pendidikan, kesehatan, komposisi keluarga dan sejumlah indikator lainnya.
