Sebab BPN bukan sekadar tempat menerbitkan sertifikat. Data pertanahan adalah fondasi kepastian hukum kepemilikan tanah. Ketika terjadi perbedaan antara data persil, Letter C, warkah, sertifikat induk dan kondisi fisik di lapangan, maka masyarakat membutuhkan penjelasan yang terang, bukan birokrasi yang saling melempar persoalan.
Lebih ironis lagi apabila DPRD harus berkali-kali memanggil BPN hanya untuk mendapatkan penjelasan mengenai data yang seharusnya tersedia pada institusi pertanahan itu sendiri. Bahkan ketika BPN hadir, data yang dibawa semestinya dapat diuji, dicocokkan dan dipertanggungjawabkan, bukan justru menambah pertanyaan baru.
Publik tentu tidak meminta BPN memenangkan salah satu pihak dalam sengketa. Yang diminta sederhana: buka datanya, jelaskan riwayatnya, cocokkan persilnya, tunjukkan warkahnya dan terangkan dasar penerbitan sertifikatnya.
Sebab jika database pertanahan memang sudah rapi, seharusnya persoalan mendasar seperti “tanah ini persil berapa?”, “sertifikat induknya atas nama siapa?”, “riwayat bidangnya bagaimana?” dan “warkahnya ada di mana?” tidak menjadi teka-teki yang harus dibongkar berulang kali melalui RDP DPRD.
Dan bila BPN kembali tidak hadir ketika DPRD meminta penjelasan, atau hadir tanpa membawa data yang valid, pertanyaan publik justru semakin besar:
Apakah yang sedang sulit ditemukan itu pejabatnya, datanya, atau memang jejak administrasi tanahnya?
Nawacitapost menunggu penjelasan BPN Surabaya. Bukan untuk menghakimi, tetapi untuk memastikan satu hal: ketika warga mempertaruhkan rumah, tanah dan hak warisnya, apakah negara memiliki database pertanahan yang benar-benar mampu memberikan kepastian hukum? ***
