NAWACITAPOST.COM — Kekurangan tenaga pendidik di Kota Surabaya kembali menjadi sorotan tajam DPRD. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Dr. Zuhrotul Mar’ah, mendesak Pemerintah Kota segera mengambil langkah konkret untuk mengatasi krisis guru yang kian mendesak, terutama bagi sekolah inklusi.
“Kita berharap kebutuhan guru di Surabaya segera dipenuhi. Saat ini masih banyak sekolah yang kekurangan guru, kalau tidak salah jumlahnya mencapai seribuan lebih,” ujar Zuhro, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, penerapan sistem pendidikan inklusi di seluruh SD dan SMP negeri menuntut kesiapan sumber daya manusia, bukan hanya dari sisi kuantitas tetapi juga kompetensi. Namun, fakta di lapangan menunjukkan banyak sekolah yang belum memiliki guru pendamping khusus (GPK) memadai.
“Setiap sekolah seharusnya punya guru pendamping khusus. Anak-anak berkebutuhan khusus ini butuh pendekatan yang berbeda agar potensi mereka berkembang,” tegas Zuhro.
Ia mengungkapkan, masih banyak sekolah yang hanya mengandalkan guru reguler yang mendapat pelatihan singkat untuk mendampingi siswa inklusi. Padahal, posisi tersebut seharusnya diisi oleh tenaga profesional dengan latar belakang pendidikan khusus.
“Belum banyak guru pendamping yang benar-benar dari pendidikan inklusi. Ini harus dibenahi agar sistem pendidikan inklusif di Surabaya tidak hanya formalitas,” imbuhnya.
Selain krisis tenaga pengajar, Zuhro juga menyoroti kebijakan anggaran pendidikan yang dinilainya belum berpihak penuh pada pemenuhan kebutuhan guru. Ia menyesalkan adanya pergeseran alokasi anggaran dari Dinas Pendidikan ke dinas lain saat pembahasan APBD.
“Pendidikan itu sektor strategis. Walau alokasinya sudah lebih dari 20 persen APBD, bukan berarti boleh dialihkan. Kita masih kekurangan guru, tapi anggarannya justru disusutkan. Ini tidak logis,” tegas politisi PAN itu.
Zuhro juga menilai kebijakan nasional terkait pelarangan rekrutmen honorer menjadi salah satu penyebab lambannya pemenuhan tenaga pendidik di daerah. Pemerintah kota, katanya, tidak memiliki ruang manuver untuk menambah guru baru selain menunggu rekrutmen ASN atau PPPK dari pusat.
“Kalau menunggu pusat, sering kali kebutuhan seribu guru, tapi kuota yang turun tidak sampai setengahnya. Daerah seharusnya diberi ruang untuk mencari solusi agar proses belajar tidak terganggu,” tandasnya.
Zuhro mendesak agar Pemkot Surabaya segera berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan dan Kemenpan-RB untuk mencari celah kebijakan yang memungkinkan penambahan guru tanpa melanggar regulasi. “Anak-anak kita tidak boleh jadi korban kekosongan guru. Ini soal masa depan kota,” pungkasnya. ***
