NAWACITAPOST.COM – Rencana Pemkot Surabaya mengajukan pinjaman baru sebesar Rp 2,9 triliun ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) memicu kritik keras dari DPRD Surabaya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya, Aning Rahmawati, menegaskan pemerintah kota jangan gegabah menambah beban utang ketika cicilan lama saja masih menumpuk.
“Utang ke Bank Jatim senilai Rp 453 miliar yang membengkak jadi Rp 513 miliar pada Desember 2025 saja belum lunas. Lalu mau menambah Rp 2,9 triliun lagi? Ini sangat berisiko,” tegas Aning, Selasa (16/9/2025).
Tekanan Fiskal dan Ancaman Program Kerakyatan
Menurut Aning, utang jumbo yang sudah tercatat dalam KUA-PPAS 2026 berpotensi mempersempit ruang fiskal Surabaya. Dampaknya, program kerakyatan bisa terbengkalai.
“Kalau anggaran tersedot untuk cicilan pokok dan bunga, program prioritas seperti pengentasan kemiskinan dan penanggulangan pengangguran akan terancam mandek,” ucap Wakil Ketua Komisi C DPRD Surabaya itu.
Aning juga menyoroti rekam jejak APBD Surabaya yang sering meleset dari target. Tahun 2024, dari proyeksi Rp 11,3 triliun, realisasi hanya Rp 10 triliun. Sedangkan tahun 2025, meski ditarget Rp 12,3 triliun, prediksi realistis hanya Rp 11,6 triliun, bahkan bisa turun menjadi Rp 10,5 triliun.
“Track record ini harus jadi warning. Belanja wajib seperti gaji pegawai, Kartu Surabaya Hebat, pendidikan, dan kesehatan saja sudah menelan Rp 10,5 triliun. Kalau cash flow tidak kuat, bagaimana mungkin membayar utang baru?” ujarnya.
Kritik: Roadmap Pengangguran Tak Jelas
Lebih lanjut, Aning menyoroti lemahnya strategi Pemkot dalam mengatasi pengangguran.
“Keluhan pengangguran masih tinggi, tapi tidak ada roadmap yang jelas. Jika ditambah beban utang besar, ruang fiskal untuk jaring pengaman sosial makin sempit,” ungkapnya.
Karena itu, Aning memastikan DPRD akan memperketat pembahasan pinjaman ini.
“Jangan sampai pembangunan berbasis utang justru mengorbankan pelayanan dasar untuk masyarakat. Itu garis merah kami,” tegas Politisi PKS ini. ***
