NAWACITAPOST.COM – Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Republik Indonesia pada Minggu, 17 Agustus 2025, digelar meriah di seluruh penjuru Surabaya, mulai dari pusat kota hingga pelosok kampung. Namun di balik gegap gempita itu, kenyataan pahit masih menghantui: ribuan warga Surabaya belum benar-benar merdeka dari jerat kemiskinan.
Anggota Komisi D DPRD Kota Surabaya, Imam Syafi'i, turun langsung ke lapangan saat Detik-Detik Proklamasi. Di RT 2 RW 9 Kelurahan Tegalsari, ia menemukan fakta mencengangkan: ada dua keluarga miskin yang sejak awal 2024 tidak lagi menerima bantuan pemerintah.
“Dulunya mereka menerima bansos dari pemerintah. Tapi sejak awal 2024 sudah tidak lagi,” terang Agung, Ketua RT setempat.
“Data mereka dihapus dari daftar keluarga miskin penerima bansos. Padahal mereka hidup lebih miskin dari sebelumnya. Terlebih setelah tidak menerima bantuan lagi dari pemerintah,” tambah Agung yang juga berprofesi sebagai jurnalis.
Kedua warga miskin yang didatangi Imam sama-sama lansia perempuan. Satu penyandang disabilitas tuna wicara, satunya lagi mengalami gangguan pendengaran. Mereka mengaku dulu mendapat jatah permakanan sekali sehari dari Pemkot Surabaya. Namun sejak 1 Januari 2024, program permakanan diganti dengan bantuan uang tunai Rp200 ribu per bulan yang dibayarkan setiap tiga bulan.
“Sejak itu mereka tidak mendapat apa-apa lagi. Permakanan hilang, bantuan uang tunai maupun beras pun tidak pernah mereka terima,” beber Imam.
Dinas Sosial (Dinsos) Kota Surabaya mengklaim jumlah keluarga miskin tinggal 76 ribu kepala keluarga (KK). Bahkan, angka kemiskinan ekstrem disebut sudah nol alias zero. Klaim itu dipertanyakan Imam Syafi’i.
“Angka itu anomali. Di lapangan masih banyak warga miskin aktif meminta bantuan, seperti kesulitan bayar sekolah, tebus ijazah, atau mencari pekerjaan pasca-PHK,” tegas mantan wartawan ini.
Imam juga menyoroti ribuan KK yang dicoret karena dianggap tidak tinggal di alamat saat verifikasi. “Padahal kondisi riil mereka masih miskin,” ujarnya. Lebih jauh, ia mencatat masih banyak rumah berstiker merah (tanda keluarga miskin) yang kini justru hilang dari data DTKS, sehingga otomatis kehilangan hak bansos.
“Fenomena ini menunjukkan penurunan angka kemiskinan hanya di atas kertas. Realitanya, banyak warga miskin justru terbuang dari data. Label ‘sejahtera’ jangan dijadikan dasar tunggal mencoret bansos,” tegas Imam.
“Kita merdeka dari angka kemiskinan, tapi tidak dari kemiskinan sesungguhnya. Bansos seharusnya tepat sasaran, terutama untuk lansia dan disabilitas,” pungkasnya.
Keluhan serupa datang dari Ketua RT 02 RW 07, Hari Agung, yang juga dibuat bingung dengan pencoretan warganya dari daftar penerima bansos.
“Kami di RT yang paling tahu kondisi warga. Ada lansia tuna wicara, ada rumah yang tidurnya di dapur bergelut dengan tikus, tapi kok malah dicoret dan dibilang sejahtera. Data di atas kertas tidak sesuai dengan realita di lapangan,” tegasnya.
Hari mengapresiasi langkah Imam Syafi’i yang turun langsung dan berharap DPRD benar-benar mengawal persoalan ini.
“Saya mengapresiasi Cak Imam Syafi’i yang menyempatkan meninjau langsung. Jangan sampai warga miskin justru tidak kebagian bantuan, sementara yang mampu malah tetap menerima,” tutupnya. ***
