NAWACITAPOST.COM — Program bantuan seragam sekolah bagi siswa penerima beasiswa Pemuda Tangguh kembali menjadi sorotan. Anggota Komisi D DPRD Surabaya, Imam Syafi’i, menyampaikan keprihatinannya terkait kualitas dan warna seragam bantuan yang dinilai justru memperkuat kesenjangan sosial di sekolah.
Menurut Imam, sebanyak sekitar 6.000 siswa SMA sederajat dari keluarga miskin dan pra-miskin mendapatkan bantuan seragam dari Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Namun sayangnya, seragam tersebut tidak sesuai dengan standar seragam yang digunakan di sekolah-sekolah negeri.
“Saya cek langsung ke beberapa sekolah, seperti SMA Negeri 2 dan SMA Negeri 10. Dari informasi kepala sekolah, seragam pramuka yang dibagikan warnanya tidak sama dengan yang dikenakan siswa lain,” ujar Imam saat ditemui, Kamis (7/8/2025).
Ia menegaskan, perbedaan tersebut bukan sekadar masalah teknis, namun bisa berdampak pada psikologis siswa penerima bantuan. “Anak-anak dari keluarga miskin ini kan sensitif. Kalau seragamnya beda sendiri, mereka bisa minder. Alih-alih merasa setara, mereka justru merasa berbeda,” ungkap Imam dengan nada prihatin.
Tidak hanya soal warna, Imam juga mengkritisi kualitas kain seragam bantuan, terutama kain abu-abu yang disebutnya jauh dari standar sekolah. Bahkan, beberapa siswa harus merogoh kocek sendiri untuk membeli kain baru agar tidak tampak berbeda dari teman-temannya.
“Harga kain sekitar Rp280 ribu, biaya jahit Rp200 ribu per set. Ini jelas membebani. Padahal tujuan bantuan kan supaya mereka tidak terbebani,” paparnya.
Mantan jurnalis ini mengapresiasi inisiatif beberapa kepala sekolah dan guru yang membantu menjahitkan seragam baru bagi para siswa penerima beasiswa. Namun sayangnya, jumlahnya sangat terbatas. “Hanya sekitar lima siswa per sekolah yang mendapat perhatian seperti itu,” tambahnya.
Imam menekankan pentingnya ketelitian dalam pengadaan seragam melalui dana APBD. Ia mengingatkan bahwa bantuan yang tidak bisa dipakai justru menjadi pemborosan anggaran.
“Ini uang rakyat. Kalau seragam yang dibeli tidak sesuai standar dan akhirnya tidak digunakan, ya mubazir. Justru menambah beban dan bisa memperkuat stigma kemiskinan di sekolah,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Imam juga menyinggung soal efisiensi anggaran di tengah kondisi Pemkot yang sedang menanggung utang hingga Rp452 miliar. Ia berharap semua belanja daerah benar-benar tepat guna, termasuk dalam program bantuan pendidikan.
“Memang bukan utangnya untuk seragam, tapi ironi saja kalau bantuan yang tujuannya menyetarakan malah memperlebar jurang,” ucapnya.
Sebagai solusi, Imam mendorong adanya standardisasi baik warna maupun kualitas seragam bantuan ke depan. “Kalau ingin membantu, berikan yang terbaik. Jangan asal bantu tapi malah membuat penerima merasa berbeda,” pungkasnya.***
