NAWACITAPOST.COM – Pemerintah Kota Surabaya kembali bikin geger arena kebijakan fiskal. Di tengah penurunan drastis pendapatan dari bagi hasil pajak provinsi, Pemkot mengusulkan pinjaman jumbo senilai Rp452 miliar untuk menutup kekosongan anggaran. Dana utang ini disebut-sebut untuk mengamankan sejumlah proyek pembangunan yang sudah masuk dalam dokumen APBD Murni 2025, namun terancam batal gara-gara uang tak kunjung turun.
Usulan ini kini sedang diperas dalam pembahasan serius oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Surabaya. Semua fraksi terlibat. Penentuan nasib utang ini akan dilakukan dalam rapat paripurna pekan depan.
Anggota Banggar, Achmad Nurdjayanto, blak-blakan soal latar belakang pinjaman tersebut.
“Program-program yang masuk APBD Murni 2025 sebenarnya sudah ada feasibility study (FS)-nya. Tapi karena dana dari provinsi tidak sesuai prediksi, maka dibutuhkan skema pembiayaan alternatif agar program tetap jalan,” ujar Achmad saat ditemui, Senin (28/7/2025).
Tak main-main, skema pinjaman yang diajukan akan ditarik dari Bank Jatim, dengan estimasi bunga sekitar 6 persen. Namun, besaran ini masih dalam tahap awal dan bisa berubah mengikuti proses negosiasi lanjutan.
Achmad memastikan DPRD tak gegabah dalam menyikapi utang daerah ini. Banggar telah berkonsultasi langsung dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, BPK, hingga para pakar hukum, guna memastikan skema ini sah secara regulasi.
“Secara norma dan aturan, pinjaman ini diperbolehkan selama masuk dalam dokumen perencanaan seperti RPJMD dan RKPD. Tapi kita tetap menjunjung prinsip kehati-hatian, baik dari segi hukum, sosial, maupun ekonomi,” tegasnya.
Fakta menarik lainnya, kapasitas utang Kota Surabaya sebenarnya mencapai Rp6,1 triliun dalam lima tahun. Tapi bukan berarti DPRD memberi lampu hijau tanpa kontrol. Mereka menegaskan agar pinjaman tersebut harus lunas dalam periode kepemimpinan Wali Kota Eri Cahyadi, agar tak mewariskan beban ke pemerintahan berikutnya.
“Pinjaman ini harus bisa dilunasi di masa periode wali kota saat ini. Supaya tidak menimbulkan keresahan di masyarakat jika terjadi gagal bayar di kemudian hari,” katanya.
Terkait kekhawatiran publik bahwa program prioritas seperti Rutilahu dan beasiswa siswa SMK bakal terganggu akibat penarikan utang, Achmad memastikan hal itu tidak terjadi. Bahkan, anggaran kedua program tersebut telah dikembalikan dan ditingkatkan dalam rapat terakhir.
Saat ini seluruh fraksi tengah menyisir dokumen FS yang disodorkan Pemkot. Waktu satu pekan diberikan untuk mengkaji sebelum penentuan di paripurna.
“Insyaallah minggu depan keputusannya,” pungkas Achmad Nurdjayanto. ***
