NAWACITAPOST.COM — Ratusan warga RW 03 Kelurahan/Kecamatan Bubutan, Surabaya, antusias mengikuti kegiatan reses anggota Komisi B DPRD Kota Surabaya, Budi Leksono, pada masa reses Tahun Sidang Pertama, Masa Persidangan ke-3 Tahun Anggaran 2025. Turut hadir pula Ketua RW 07 dan RW 08 dalam acara yang digelar di Balai RW tersebut.
Reses berlangsung penuh dialog. Berbagai keluhan dan aspirasi masyarakat dicatat langsung oleh legislator yang akrab disapa Buleks ini.
“Reses ini bukan waktu libur bagi kami di dewan. Justru inilah saatnya kami turun ke warga, menyapa, mendengar, dan menyerap aspirasi yang nantinya akan kami komunikasikan kepada Pemerintah Kota Surabaya,” ungkap Budi Leksono.
Baca Juga: Dinamika DPC Tak Goyahkan PDIP Jambangan, Kongres Jadi Prioritas
Ketua RW 03, Mas’ud, menyampaikan apresiasi atas kiprah Budi Leksono. “Kami bangga punya wakil rakyat seperti Pak Budi. Beliau menunjukkan kerja nyata, berpihak pada masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Budi menjelaskan bahwa dirinya duduk di Komisi B yang membidangi ekonomi, termasuk UMKM, koperasi, BUMD, dan optimalisasi pendapatan asli daerah. Menurutnya, sektor ekonomi rakyat harus terus didorong, termasuk memfasilitasi produk UMKM warga.
“Program kami yang saat ini berjalan adalah mengunjungi Sentra Wisata Kuliner (SWK) yang sepi, dengarkan keluhan pelaku usaha kecil, dan cari solusinya,” jelasnya.
Baca Juga: Festival Rujak Uleg dan Spirit Gotong Royong, Yona Bagus Ajak Warga Lestarikan Tradisi
Tak hanya itu, Buleks juga menanggapi berbagai persoalan yang di luar kewenangannya langsung, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan lingkungan. Ia menyoroti keluhan warga tentang usia masuk sekolah dan akses pendidikan yang belum merata.
“Saya akan sampaikan temuan ini ke Komisi D. Kita harus pastikan semua anak bisa mengakses pendidikan, termasuk melalui sekolah terbuka tanpa biaya. Ini penting untuk mencegah anak-anak putus sekolah,” tambahnya.
Ia juga menyoroti perlunya kejelasan regulasi dan sinergi antara pusat, provinsi, dan Pemkot Surabaya. “Jangan sampai program wajib belajar 13 tahun yang diwacanakan ini tidak disertai dengan dukungan nyata. Pemerintah harus hadir, apalagi anggaran pendidikan 20 persen dari APBD,” tegasnya.
Baca Juga: Pesan Budi Leksono kepada Komunitas Buleks'99
Budi mengaku siap menjadi jembatan antara warga dan Pemkot, sekaligus membawa masukan dari lapangan ke rapat-rapat di dewan.
“Kalau ada yang belum bisa saya jawab sekarang, saya tampung. Nanti saya follow up karena regulasi itu bisa berubah sewaktu-waktu. Tapi yang jelas, kami tetap komit untuk perjuangkan kepentingan rakyat,” pungkasnya. ***
