NAWACITAPOST.COM — Komisi D DPRD Kota Surabaya menaruh perhatian serius terhadap pengelolaan HIV/AIDS dan penanganan pasien AISP (AIDS Infection and Sexual Partners) setelah menerima audiensi dari organisasi Aliansi Surabaya Peduli AIDS (ASPA), Senin (28/4/2025). Rapat koordinasi ini digelar sebagai langkah awal perumusan solusi konkret lintas sektor.
Dipimpin oleh Ketua Komisi D, rapat yang berlangsung di ruang Komisi D DPRD Surabaya itu turut dihadiri oleh perwakilan berbagai OPD, seperti Bappedalitbang, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Disbudporapar, Disnaker, dan Satpol PP.
Dalam forum tersebut, anggota Komisi D, Ajeng Wira Wati, menekankan perlunya komitmen nyata dari pemerintah kota dalam menanggulangi HIV/AIDS secara komprehensif dan berkelanjutan.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya Kritik Kebijakan Blokir KTP Pasien TBC
“Kita mengupayakan menindaklanjuti berbagai permasalahan pasien HIV/AIDS, namun tetap berhati-hati. Dengan Perpres 16 tahun 2018, kita ingin mendukung Medical Reminder System (MRS) dan warga Surabaya dalam penyelenggaraan layanan kesehatan yang lebih baik,” ujarnya.
Ajeng juga menyoroti perlunya penggunaan anggaran daerah secara optimal untuk program-program kesehatan sosial. Menurutnya, skema swakelola dan keterlibatan lintas dinas serta ASN harus diperkuat untuk menjamin keberlangsungan program.
“Kita ingin memastikan ada alokasi anggaran yang konsisten setiap tahun untuk mendukung eliminasi HIV/AIDS, bukan sekadar rencana di atas kertas,” tegas politisi Gerindra ini.
Sementara itu, dari pihak ASPA, Hanif, selaku juru bicara, menyampaikan sejumlah capaian selama tahun 2024. Ia menggarisbawahi pentingnya edukasi dan pendampingan bagi kelompok rentan.
“Untuk rehabilitasi narkoba ada 376 klien, sedangkan untuk penjangkauan pekerja seks perempuan dan populasi kunci lain, angka yang kami jangkau mencapai lebih dari 20.000 individu sepanjang 2024,” jelas Hanif.
Baca Juga: Komisi B DPRD Surabaya Dorong Perbaikan Mesin RPU Lakarsantri, Ini Evaluasinyaa!
Hanif menambahkan bahwa dalam dua semester tahun lalu, pihaknya telah memfasilitasi lebih dari 15.000 pemeriksaan kesehatan, serta menyelaraskan kegiatan dengan prioritas Pemkot Surabaya.
“Kami menyinkronkan kerja kami dengan rencana kerja pemerintah daerah, khususnya terkait pengentasan kemiskinan, peningkatan layanan kesehatan inklusif, serta eliminasi TBC dan HIV,” tambahnya.
Suara lain disampaikan oleh Ani, perwakilan dari Rekat Peduli Indonesia, yang fokus menangani isu tuberkulosis. Ia mengungkapkan bahwa kendala ekonomi menjadi alasan utama pasien TBC, khususnya dengan resistensi obat, memilih menghentikan pengobatan.
“Banyak dari mereka bekerja harian, sehingga jika harus berobat rutin, mereka kehilangan penghasilan bahkan terlilit utang. Kai bahkan pernah membantu membayar utang pasien agar mereka bisa melanjutkan pengobatan,” ungkapnya. ***
