NAWACITAPOST.COM – Target ambisius Pemerintah Kota Surabaya untuk menuntaskan 100 persen perekaman KTP elektronik (e-KTP) pada 2025 mendapat dukungan penuh dari Komisi A DPRD Kota Surabaya. Namun, anggota Komisi A, Azhar Kahfi, menegaskan bahwa capaian tersebut harus disertai dengan strategi konkret dan terarah agar tidak berhenti pada angka semata.
“Kami sepenuhnya mendukung capaian ini. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana layanan bisa menyentuh masyarakat yang selama ini sulit dijangkau,” kata Kahfi dalam pernyataannya, Jumat (25/4/2025).
Menurut politisi Gerindra itu, langkah-langkah jemput bola yang telah dilakukan Pemkot, seperti layanan keliling hingga pembukaan pos layanan di titik strategis, memang positif. Namun, ia mengingatkan bahwa masih banyak tantangan, khususnya dalam menjangkau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan mobilitas.
Baca Juga: Hari Angkutan Nasional, Achmad Nurdjayanto: Transportasi Publik Harus Jadi Prioritas
“Pemkot jangan hanya menunggu, harus aktif mendatangi warga, apalagi yang punya hambatan mobilitas,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya pendekatan yang berbasis data. Menurutnya, akurasi data sasaran sangat penting agar upaya jemput bola tidak salah sasaran atau hanya menjangkau wilayah yang sudah terlayani.
Azhar menekankan pentingnya kolaborasi lintas perangkat daerah dalam mengoptimalkan capaian target e-KTP. Ia menyebut Dinas Pendidikan dan Dinas Sosial sebagai mitra strategis, mengingat banyak siswa usia 17 tahun dan penerima bansos yang belum melakukan perekaman.
“Ini soal hak dasar warga. Tanpa e-KTP, mereka bisa kesulitan akses layanan publik, dari sekolah, rumah sakit, sampai bantuan sosial,” imbuhnya.
Baca Juga: SMP Negeri Bakal Hadir di Tambak Wedi, Abdul Malik: Harapan Baru untuk Warga Sekitar
Lebih lanjut, ia juga mendorong Pemkot untuk menggencarkan edukasi publik. Kampanye masif di media sosial maupun kanal informasi lainnya dinilai penting, terutama untuk menyasar generasi muda yang belum memahami pentingnya dokumen ini.
Komisi A, kata Kahfi, berkomitmen untuk terus mengawal kebijakan ini, baik dari sisi pengawasan pelaksanaan maupun dukungan anggaran.
“Surabaya punya peluang jadi kota pertama di Indonesia yang tuntaskan perekaman e-KTP 100 persen. Tapi itu butuh kerja keras dan sinergi nyata,” tandasnya. ***
