NAWACITAPOST.COM – DPRD Kota Surabaya menunjukkan komitmennya dalam memperjuangkan hak pendidikan warga miskin dan pra-miskin. Komisi D DPRD Surabaya menggelar rapat dengar pendapat (hearing) untuk mengawal pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ajaran 2025, khususnya agar kelompok masyarakat kurang mampu mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Hearing tersebut melibatkan Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh; Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Eddy Christijanto; serta Kepala Dinas Sosial, Anna Fajriatin.
Ketua Komisi D, dr Akmarawita Kadir, menyampaikan bahwa telah terjadi perubahan komposisi jalur penerimaan murid baru, termasuk besaran kuota. Ia menegaskan bahwa kuota afirmasi bagi warga miskin dan pra-miskin ditingkatkan dari 15 persen menjadi 20 persen, yang dianggap sebagai langkah konkret memperluas akses pendidikan.
Baca Juga: Penahanan Ijazah Karena Biaya Wisuda? DPRD Surabaya Ancam Tindak Tegas!
"Tujuan kita memastikan bahwa siswa yang masuk gamis dan pra gamis tidak susah mencari akses pendidikan. Pagu dinas pendidikan ditampilkan masih kelebihan pagu. Harapannya akses pendidikan gamis dan pra gamis baik dan tidak ada lagi yang tidak sekolah. Kalaupun masuk swasta akan dibiayai Baznas dan CSR," tegas Akmarawita usai hearing, Senin (14/4/2025).
Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya, Yusuf Masruh, menjelaskan secara rinci pembagian jalur penerimaan siswa baru tahun ini. Menurutnya, jalur afirmasi mendapatkan porsi 20 persen, jalur mutasi atau perpindahan orang tua 5 persen, jalur prestasi 35 persen, dan jalur domisili sebesar 40 persen.
"Domisili itu ada 40 persen, domisili 1 untuk calon murid baru yang wilayah sekitar sekolah, mengabaikan kelurahan dan kecamatan, jadi lintas kecamatan. Yang domisili 2, untuk calon murid baru di satu kelurahan dalam satu kecamatan sekolah. Tinggal dihitung kelurahannya berapa, jadi 20 persen bagi 4 kelurahan, jadi masing-masing 5 persen per kelurahan per pagu sekolah," ujar Yusuf.
Baca Juga: DPRD Desak Wali Kota Segera Lantik Kabinet Surabaya Berkah: Jangan Tunda Kinerja!
Ia juga menyebutkan bahwa siswa dari kelompok warga miskin dan pra-miskin yang memiliki nilai akademik bagus tetap bisa memilih jalur prestasi. Meski begitu, bantuan pendidikan tetap diberikan tanpa diskriminasi.
"Ada siswa gamis punya nilai rapor yang bagus, mereka tidak mau ikut jalur gamis tapi ikut jalur prestasi. Tapi intervensi bantuan seragam, perlengkapan sekolah sama, presentase gamis dan pragamisnya lebih banyak dari swasta," tambahnya.
Untuk mengantisipasi keterbatasan daya tampung, Dinas Pendidikan juga akan berkoordinasi dengan sekolah swasta agar membuka tambahan rombongan belajar. Ini untuk memastikan seluruh siswa, terutama yang sesuai domisili, tetap mendapatkan bangku pendidikan.
Baca Juga: Hadapi Gejolak Ekonomi Global, DPRD Sarankan RPJMD Surabaya Disempurnakan
Yusuf menegaskan, “Kami akan fasilitasi sekolah swasta untuk menambah rombel (rombongan belajar) agar bisa menampung calon murid sesuai domisili. Tidak boleh ada anak yang kesulitan mengakses sekolah.” ***
