NAWACITAPOST.COM – Ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya, Yona Bagus Widyatmoko, menanggapi serius wacana pembentukan Kabinet Surabaya Berkah yang digagas Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi. Ia menilai inisiatif ini sebagai upaya adaptasi dari Kabinet Merah Putih, namun menegaskan bahwa pelaksanaannya harus melibatkan unsur legislatif secara aktif dan konkret.
“Kalau dilihat dari sisi positif, ini sebenarnya bentuk adaptasi lokal dari Kabinet Merah Putih. Sebuah tim kerja yang diharapkan bisa sejalan dengan program-program nasional,” ujar Yona, Rabu (16/4).
Namun, ia menegaskan bahwa DPRD, khususnya komisi-komisi terkait, tidak boleh dipinggirkan dalam proses rekrutmen kepala perangkat daerah. Menurutnya, kolaborasi eksekutif dan legislatif sangat menentukan keberhasilan program-program kota.
Baca Juga: Ketua Komisi B Kritik Penertiban Jukir Liar yang Terkesan Reaktif
“Kami berharap agar proses rekrutmen melibatkan DPRD, terutama komisi-komisi yang terkait. Dengan begitu, bisa ada dialog dan masukan agar figur-figur yang dipilih benar-benar mampu bersinergi,” jelas legislator dari Partai Gerindra itu.
Yona mengingatkan bahwa tanpa pelibatan legislatif sejak awal, bisa muncul ketidakharmonisan antar-instansi dan potensi tumpang tindih program. Ia menegaskan bahwa kepala daerah harus memastikan bahwa gagasan pembentukan kabinet ini bukan sekadar mengikuti tren, tetapi punya dampak yang relevan dan nyata.
“Memilih figur harus yang memiliki kapasitas dan kompetensi, terutama untuk posisi strategis di dinas penghasil. Kepentingan politik harus dikesampingkan supaya tidak mengorbankan kualitas kepemimpinan di birokrasi,” tegasnya.
Baca Juga: Hearing Memanas! Dewan Arjuna Rizky Singgung 'Bekingan' Pengusaha Diana
Yona juga menyoroti risiko politik balas budi dalam penunjukan pejabat. Ia meminta wali kota menolak keras jika ada figur tidak kompeten yang hanya bermodal kedekatan politik.
“Kalau memang ingin mengakomodasi partai politik, yang diharapkan adalah kader-kader yang punya integritas dan inovasi. Jangan sampai orang yang tidak punya kompetensi justru menduduki posisi penting hanya karena alasan politik,” tandasnya.
Menurut Yona, Surabaya tidak akan bisa berkembang maksimal jika kepemimpinan dibangun di atas kompromi politik semata. Ia menekankan pentingnya sinergi antara kepala daerah, partai politik, dan masyarakat sipil.
Baca Juga: Komisi D DPRD Surabaya: UD Sentosa Seal Langgar Hukum, Harus Ditutup!
“Mas Eri harus berani menolak jika ada figur yang tidak layak, meski diajukan oleh partai. Kita harus mengesampingkan balas budi, dan lebih fokus pada kualitas serta kontribusi nyata untuk kota,” tutupnya. ***
