Minggu, 19 Juli 2026

Ajeng Wira Wati: Nol Persen Kemiskinan Tak Berarti Boleh Blokir NIK Warga

Photo Author
Nawi., Nawacita Post
- Selasa, 15 April 2025 | 10:53 WIB
Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Ajeng Wira Wati (Nawi)
Wakil Ketua Pansus LKPJ Wali Kota Surabaya Ajeng Wira Wati (Nawi)

NAWACITAPOST.COM – Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Surabaya, Ajeng Wira Wati, menyoroti klaim penurunan kemiskinan ekstrem di Surabaya menjadi nol persen. Ia meminta Dinas Sosial (Dinsos) tidak gegabah dalam melakukan pemblokiran atau penonaktifan Nomor Induk Kependudukan (NIK) milik warga.

"Kemiskinan ekstrem nol persen dari 2023, dengan angka 75.572 jiwa. Gamis (keluarga miskin) menurun dari 136.370 jiwa menjadi 116.620 jiwa. Dengan pengeluaran 742 ribu per bulan. Kami mengingatkan Dinsos tidak berdampak NIK yang dinonaktifkan akibat tidak sesuai alamat KTP dengan domisili," tegas Ajeng, Kamis (10/4).

Ajeng, yang juga Ketua Fraksi Gerindra Surabaya, menyebut bahwa klaim penurunan angka kemiskinan harus disertai dengan validasi data dan survei lapangan, bukan sekadar berdasarkan administrasi. Ia juga meminta agar Dinsos meningkatkan akurasi pendataan kelompok pra-Gamis yang saat ini mencapai 278.589 jiwa.

Baca Juga: Tunggakan Pajak Capai Rp1,7 T, Dewan PSI: Segel Aset yang Membandel!

"Pra-Gamis 278.589 jiwa tahun 2024, diharapkan benar-benar bisa meningkatkan kesejahteraan warga Surabaya, dengan outreach yang real di lapangan. Kemudian Muskel (musyawarah kelurahan) lebih diefektifkan kembali," tambahnya.

Menurutnya, banyak warga yang belum memahami secara utuh kategori kemiskinan, termasuk syarat untuk masuk dalam data penerima bantuan sosial.

"Masyarakat masih belum sepenuhnya teredukasi secara benar ya. Yang masyarakat miskin terus seperti apa, yang tiba-tiba miskin tidak serta merta bisa dimasukkan ke data kemiskinan. Nah ini kan kegiatan untuk musyawarah kelurahan itu diaktifkan kembali supaya sinkron antara RT/RW, kelurahan, dan Dinas Sosial," jelas Ajeng.

Politisi Gerindra itu juga mengingatkan bahwa masih terdapat laporan soal anak putus sekolah dan lansia yang belum mendapat akses layanan permakaman, hal ini menunjukkan bahwa pendataan masih belum menyeluruh.

Baca Juga: DPRD Surabaya: Wacana Kenaikan Tiket KBS Harus Dikaji, Jangan Membebani Warga

"Tapi yang jelas kita mengingatkan tingkat kesejahteraan ini di jatah 0% kemiskinan ekstrem yang turunnya dari tahun 2023 jadi 136.370 jiwa, terus menjadi 116 ribu, itu untuk kategori kemiskinan Gamis ya," pungkasnya. ***

Editor: Nawi.

Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel
di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizinĀ redaksi.

Tags

Terkini