NAWACITAPOST.COM — Setahun telah berlalu sejak banjir dan tanah longsor menghantam Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara, pada April 2025. Namun, bukannya memberikan ketenangan bagi para penyintas, data dampak bencana yang dilaporkan ke pemerintah pusat justru meledakkan bom waktu berupa kecurigaan dan aroma manipulasi yang menyengat.
Sebuah anomali data yang dianggap melawan hukum logika kini tengah menjadi sorotan tajam. Bagaimana mungkin, dalam sebuah bencana alam, 1.133 kepala keluarga (KK) dilaporkan mengalami kerugian rumah yang seluruhnya—tanpa terkecuali—masuk dalam kategori RUSAK BERAT?
Misteri Angka Nol: Di Mana Rusak Ringan dan Sedang?
Dunia kebencanaan mengenal gradasi kerusakan. Ada rumah yang hanya terendam lumpur (rusak ringan), ada dinding yang retak atau atap yang jebol (rusak sedang), dan ada yang rata dengan tanah (rusak berat). Namun, dalam laporan yang mendarat di meja Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), angka untuk kategori rusak ringan dan sedang adalah NOL.
Baca Juga: Misteri Anggaran 5 Miliar: Jejak Laptop Libera Gaib, Kadis Pendidikan Pesawaran Bungkam!
"Ini bukan sekadar kesalahan input data, ini adalah penghinaan terhadap logika publik. Bagaimana mungkin sebuah kota dihantam banjir, tapi tidak ada satu pun rumah yang hanya rusak sedikit? Pilihannya hanya dua: utuh atau hancur total. Ini mustahil!" ujar RS salah satu pengamat kebijakan publik, saat mengunjungi rumah warga yang terdampak, pada Rabu, (13/5/2026).
Jejak Fiktif: 1.133 Rumah yang "Hilang" di Peta
Pertanyaan besar yang kini menghantui publik adalah: Di mana lokasi persis 1.133 rumah tersebut?
Hingga berita ini diturunkan, rincian lokasi per kecamatan, desa, hingga nama pemilik rumah masih tertutup rapat di balik tembok birokrasi. Ketidakterbukaan ini memicu dugaan liar di tengah masyarakat:
- Data Ganda? Apakah satu rumah dihitung berkali-kali?
- Data Siluman? Apakah angka 1.133 itu hanyalah karangan di atas kertas demi menarik simpati anggaran?
- Manipulasi Kategori? Apakah kerusakan ringan sengaja "disulap" menjadi rusak berat agar bantuan dana segar dari pusat mengalir deras?
Upaya Menipu Presiden Prabowo Subianto?
Publik kini mulai mencium aroma pengkhianatan terhadap komitmen transparansi yang digaungkan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Dengan menyeragamkan seluruh kerusakan menjadi "Rusak Berat", alokasi dana bantuan yang diminta ke pemerintah pusat dipastikan membengkak drastis.
Baca Juga: Pestanya Meriah, Sampahnya Mewah! Wajah Alaman Bolak Lumpuh Terkubur Limbah
Dugaan motif di balik "drama data" ini mulai mengerucut pada tiga poin krusial:
- Mark-up Anggaran: Meningkatkan kategori kerusakan demi mendapatkan plafon bantuan tertinggi dari APBN.
- Verifikasi "Asal Bapak Senang": Dugaan tim penilai yang tidak pernah menginjakkan kaki di lapangan dan hanya bekerja di balik meja.
- Potensi Korupsi Massif: Mengaburkan data riil agar selisih dana bantuan dapat diselewengkan oleh oknum tertentu.
Publik Menuntut Bukti, Bukan Sekadar Angka
"Kami tidak butuh tabel angka yang indah di laporan, kami butuh bukti di lapangan! Mana foto 1.133 rumah yang hancur itu? Di jalan apa? Siapa pemiliknya?" tuntut warga yang merasa namanya dicatut namun tak pernah menerima bantuan yang sesuai.
Jika Pemerintah Kota Padangsidimpuan dan pihak terkait tidak segera membedah data ini secara transparan ke publik, maka kasus ini tidak lagi sekadar masalah administrasi bencana, melainkan sebuah skandal penipuan terstruktur yang mengkhianati rakyat dan Presiden.
Baca Juga: Trotoar Adalah Hak Rakyat: Satpol PP Siak Bersihkan Jalan Raja Kecik dari Pelanggaran Estetika Kota
Ke mana uang rakyat mengalir? Apakah ke pondasi rumah warga yang hancur, atau ke kantong-kantong penguasa data yang rakus?(Lesmanan.H)