Mengutip dari bisnisnews.id, Sebagai Kepala KSU Tanjung Priok yang baru, Andi berkomitmen akan meneruskan apa yang telah dilakukan Wisnu.
“Saya akan melanjutkan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wisnu (KSU sebelumnya). Yang kurang akan kita perbaiki. Saya tak bisa bekerja sendiri, tanpa dukungan dan sinergi para Kepala Bidang dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Andi.
Menurut Andi program Tanjung Priok sebagai green port tahun 2021 harus tetap berjalan. Masalah lingkungan, termasuk di Pelabuhan Tanjung Priok sudah menjadi isu global. Bila perlu, perlu ada sertifikasi pelabuhan layaknya di bandara saat ini.
Baca juga: 3 Bulan Menjabat Sebagai KSU, Andi Hartono Tunjukan Pelayanan Profesional
“Semua itu untuk kepentingan bagaimana Tanjung Priok menjadi lebih baik. Makanya harus bersinergi, bagaimana Priok nyaman dan kondusif,” katanya.
Andi juga menepis kekhawatiran perusahaan pelayaran yang mempertanyakan apakah Syahbandar baru ini akan membuat kebijakan-kebijakan baru di Pelabuhan Tanjung Priok.
"Saya akan melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh Pak Wisnu. Yang baik kita lanjutkan dan yang kurang kita perbaiki,” kata Andi.
Seperti yang sudah dipaparkan Nawacitapost.com sebelumnya, Mantan Sesditjen Perhubungan Laut ini berharap dapat selalu bekerjasama dengan stakeholder khususnya pelayaran untuk kebaikan bersama serta melakukan sinergitas dari beberapa perwakilan kementrian di lingkungan pelabuhan.
Simak berita lainnya di Youtube NAWACITA TV
Semua gebrakan yang akan Andi lakukan tersebut mendapat apresiasi positif dari pengurus DPC INSA Jaya Munif.
"Kami menyambut baik langkah Pak Andi. Semoga layanan di Kesyahbandaran juga akan semakin efisien, efektif, dan baik,” katanya.
Memang, Munif mengakui pekerjaan rumah yang akan dihadapi KSU baru cukup banyak. Misalnya soal penanganan Limbah kapal B3.
“Limbah B3 kapal ini perlu penanganan serius, apalagi sekarang sudah mandatori. Sosialisasi kepada para pelayaran mesti tak boleh berhenti. Dan INSA siap membantu,” ujarnya lagi.
Dia juga berharap sosialisasi mengenai limbah B3 ini mesti berkelanjutan dilakukan kepada pelayaran, apalagi kalau kebijakan ini sudah mandatori.
Seperti diketahui, penanganan limbah kapal B3 dan non B3 menjadi konsen pemerintah (OP, Syahbandar) dan Pelindo II, melalui Sekretariat Bersama (Sekber) yang dibentuk pada era OP-nya Capten Mugen.