NAWACITAPOST.COM — Mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai penyadapan terhadap Presiden merupakan persoalan serius yang berkaitan langsung dengan keamanan negara. Ia bahkan secara tegas mengaitkan tindakan ilegal tersebut dengan dugaan tindak pidana makar.
Pandangan menohok itu disampaikan Mahfud melalui kanal YouTube Mahfud MD Official yang tayang pada Selasa, 10 November 2026. Dalam penjelasannya, pakar hukum tata negara tersebut mempertanyakan motif mendasar di balik penyadapan terhadap seorang kepala negara.
“Jawaban apa yang bisa diberikan ketika mengapa kamu menyadap presiden? Gak ada jawabannya kecuali makar,” kata Mahfud.
Menurut Mahfud, penyadapan terhadap Presiden tidak bisa dipandang secara sepele sebagai persoalan privasi biasa. Ia menekankan bahwa tindakan tersebut perlu disikapi kritis dari sudut pandang keamanan nasional dan potensi ancaman yang membahayakan kedaulatan negara.
Benteng Hukum dan Kewajiban TNI Mengamankan Presiden
Merespons perkembangan isu tersebut, Mahfud turut menyinggung pengerahan personel TNI di Jakarta yang dikaitkan dengan langkah pengamanan Presiden.
Ia menegaskan bahwa terdapat dasar hukum yang jelas dan kuat mengatur keterlibatan prajurit TNI dalam melindungi kepala negara dari segala bentuk ancaman.
“Menurut Undang-Undang TNI kalau ada ancaman terhadap Presiden, TNI yang wajib melindungi,” ujarnya.
Baca Juga: Ancaman Senyap di Balik Genangan: Wajib Periksa Bagian Ini Usai Mobil Listrik Terendam Banjir
Ketentuan mengenai tugas krusial tersebut tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b angka 7 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2025.
Pasal tersebut memasukkan pengamanan Presiden dan Wakil Presiden beserta keluarga sebagai salah satu bentuk operasi militer selain perang (OMSP).
Mahfud menyebut tindakan penyadapan sebagai bukti awal yang menurut pandangannya perlu ditindaklanjuti secara meyakinkan oleh aparat penegak hukum.
Kendati demikian, ia memberikan catatan bahwa penilaian tersebut tidak serta-merta menjadi kesimpulan hukum formal bahwa seseorang telah terbukti melakukan makar.
Penyadapan Ilegal Intai Hak Privasi Masyarakat
Selain mengancam keselamatan dan keamanan Presiden, Mahfud mengingatkan bahwa praktik penyadapan ilegal juga berpotensi meneror serta merusak hak privasi masyarakat luas.
Ia menilai persoalan ini tidak boleh hanya dilihat secara sempit dari kemungkinan penyadapan terhadap satu pejabat saja.
Dalam penjelasannya, Mahfud membeberkan bahwa instrumen hukum di Indonesia telah memuat seperangkat aturan ketat mengenai praktik penyadapan.
“Undang-undang makar sudah ada. Paling tidak ada tujuh undang-undang yang di dalamnya tuh menyebut penyadapan,” katanya.
Salah satu aturan yang secara tegas melarang penyadapan ilegal adalah Pasal 40 UU Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
Ketentuan tersebut secara ketat melarang intersepsi atau penyadapan informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apa pun. Larangan intersepsi tanpa hak juga diatur dalam Pasal 31 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).
Namun, undang-undang memberikan pengecualian khusus untuk tindakan penyadapan resmi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum oleh lembaga berwenang sesuai koridor perundang-undangan.
Sementara itu, dari sudut pandang pidana berat, Pasal 191 KUHP mengatur makar terhadap Presiden dan Wakil Presiden dengan unsur maksud membunuh, merampas kemerdekaan, atau membuat Presiden maupun Wakil Presiden tidak mampu menjalankan roda pemerintahan.
Dengan gambaran regulasi tersebut, dugaan penyadapan ilegal dan tindak pidana makar tetap merupakan dua persoalan hukum terpisah yang perlu pembuktian matang serta diuji secara rinci berdasarkan unsur perbuatannya masing-masing.(***)