NAWACITAPOST.COM — Di balik fondasi penerimaan negara yang menopang pembangunan nasional, terdapat rekam jejak pengabdian panjang seorang birokrat karier.
Yunirwansyah, yang resmi memimpin Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I pada Februari 2026, merupakan figur sentral dengan pengalaman lebih dari 30 tahun di kancah perpajakan Indonesia.
Di bawah komando Menteri Keuangan Suahasil Nazara, kepemimpinannya di wilayah strategis Jawa Barat membawa ekspektasi besar dalam memperkuat kepatuhan serta optimalisasi penerimaan negara.
"Yunirwansyah memiliki pengalaman lebih dari 30 tahun di bidang perpajakan," demikian dikutip dari situs resmi Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Lahir di Kerinci pada 22 Juni 1967, Yunirwansyah membangun fondasi akademiknya hingga tingkat pascasarjana di Université François Rabelais, Prancis, dengan meraih gelar DESS – Certificat d’Aptitude à l’Administration des Entreprises.
Perjalanan pengabdiannya di instansi pencetak penerimaan negara ini bermula saat ia diangkat sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di Direktorat Jenderal Pajak pada November 1993.
Selama tiga dekade berkarier, ia telah melintasi berbagai lini strategis pengelolaan perpajakan. Mulai dari mengemban amanah sebagai Kepala KPP Pratama, Kepala KPP Madya, hingga Kepala KPP Wajib Pajak Besar.
Kariernya terus menanjak tatkala ia dipercaya menjabat Kepala Subdirektorat pada 2009, sebelum akhirnya promosi ke jajaran eselon II sebagai Kepala Kantor Wilayah DJP pada 2013.
Kompetensinya di bidang regulasi fiskal turut mengantarkannya menduduki posisi strategis sebagai Direktur Peraturan Perpajakan II pada 2016. Puncak penugasan terbarunya membawanya memegang kendali penuh di Kanwil DJP Jawa Barat I pada awal 2026.
Atas dedikasi, integritas, dan pengabdian tanpa henti tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan Kementerian Keuangan telah menganugerahinya sejumlah penghargaan bergengsi.
Di antaranya adalah Satyalancana Karya Satya XX Tahun dan XXX Tahun dari Presiden Republik Indonesia, predikat unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), serta penghargaan Nagara Dana Rakca Madya dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.(Fifi Abdurahman)