NAWACITAPOST.COM — Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan), Megawati Soekarnoputri, secara terbuka menyoroti pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Polisi (Purn.) Listyo Sigit Prabowo.
Dalam pidato kebangsaan yang disampaikan pada Senin, 9 November 2026, Megawati menegaskan kembali posisi serta pandangannya terkait dinamika institusi penegak hukum yang kini tengah menjadi sorotan tajam publik nasional.
Pernyataan tersebut memantik perhatian luas lantaran Megawati secara langsung mengungkit peringatan yang pernah ia sampaikan jauh hari sebelum skandal penyadapan ini resmi terbongkar ke publik.
Baca Juga: Di Hadapan Gubernur KDM, Wali Kota Bekasi Tri Adhianto Tegaskan Target Juara Umum Porprov Jabar 2026
Di hadapan para kader dan simpatisan, ia menyatakan bahwa desakan agar pucuk pimpinan Korps Bhayangkara segera dievaluasi dan diganti merupakan sebuah langkah objektif yang berpijak pada aturan, alih-alih didasari oleh motif personal ataupun rasa iri.
“Buktinya saya sekarang kepengin ngomong tahun berapa kan saya sudah ngomong bahwa itu Pak Sigit sudah waktunya, haduh, diganti, benar kan?” ujar Megawati dengan nada tegas dalam pidatonya.
Pengakuan Mengejutkan: Menjadi Korban Penyadapan
Tidak hanya menyoroti aspek institusional dan keterlibatan mantan petinggi Polri, Megawati juga membuat pengakuan mengejutkan bahwa dirinya turut menjadi salah satu korban dari praktik penyadapan ilegal tersebut.
Pengalaman personal ini, menurutnya, menjadi alasan kuat mengapa ia memilih untuk tidak lagi menggunakan telepon seluler dalam aktivitas kesehariannya demi menjaga privasi dan keamanan komunikasi.
“Ibu-ibu waktu saya bilang ini sangat banyak yang tanya 'ibu memang nggak punya HP?' loh saya memang nggak punya HP, memang nggak punya aku, kenapa? Kan saya bilang, oh ini viral lagi, karena saya orang yang disadap,” ungkap Megawati di hadapan para hadirin.
Sebagai penutup dalam pidato kebangsaannya, Presiden ke-5 Republik Indonesia itu menyerukan kepada seluruh elemen masyarakat agar senantiasa memiliki keberanian moral untuk menyuarakan kebenaran.
Ia menekankan bahwa keteguhan prinsip, kesabaran, serta keyakinan yang kokoh merupakan kunci utama dalam menghadapi berbagai bentuk penyelewengan kekuasaan.
Megawati lantas menyudahi pesannya dengan mengutip semboyan abadi, “Satyam Eva Jayate”, yang mengandung makna filosofis mendalam bahwa pada akhirnya kebenaran pasti akan menemukan jalannya untuk menang.
Perkembangan Penyelidikan Kasus Penyadapan Bareskrim Polri
Skandal dugaan penyadapan ilegal yang menyasar Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pertama kali diungkap secara resmi oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri pada Selasa, 3 November 2026.
Dalam konferensi pers saat itu, penyidik mengumumkan penetapan tiga orang perwira tinggi dan mantan pejabat tinggi Polri sebagai tersangka utama dalam perkara ini.
Ketiga tersangka tersebut adalah mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol. Ahrie Sonta Nasution, dan Irjen Pol. Eko Hadi Santoso.
Berdasarkan hasil penyidikan awal, mereka diduga kuat terlibat dalam tindakan penyadapan tanpa prosedur resmi yang menyasar berbagai nomor telepon penting.
Kepala Bareskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Asep Safrudin, memaparkan bahwa target sasaran operasi penyadapan ilegal tersebut mencakup nomor komunikasi milik Presiden Republik Indonesia, sejumlah pejabat tinggi negara, tokoh-tokoh politik nasional, pimpinan media massa, organisasi kemasyarakatan (ormas), lembaga swadaya masyarakat (LSM), hingga kalangan pengusaha terkemuka.
Selain praktik penyadapan tanpa dasar hukum yang berlangsung sepanjang rentang waktu 2025 hingga 2026, tim penyidik saat ini juga tengah mendalami dugaan upaya sistematis berupa penghapusan data elektronik yang menjadi hasil sadapan tersebut pada Oktober 2026 lalu.
Menanggapi situasi genting ini, Presiden Prabowo Subianto telah mengeluarkan instruksi tegas agar proses penegakan hukum berjalan secara objektif, transparan, serta berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Arahan tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, di Kompleks Istana Kepresidenan pada Rabu, 4 November 2026.
Kini, kemunculan pernyataan terbuka dari Megawati Soekarnoputri semakin mendongkrak intensitas diskursus politik nasional, menempatkan kasus penyadapan institusional ini sebagai isu krusial yang terus diamati oleh berbagai kalangan, sementara proses hukum formal tetap berjalan di bawah kewenangan penuh aparat penegak hukum.(***)