polri

Bayang-Bayang Penyadapan Negara: Eko Hadi Disanksi PTDH Usai Sidang Sembilan Jam

Rabu, 18 November 2026 | 15:06 WIB
Irjen Eko Hadi Santoso menjalani 9 jam sidang etik dan berakhir dengan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). (Dok. Divisi Humas Polri)
 
NAWACITAPOST.COM — Kepolisian Republik Indonesia kembali menjatuhkan sanksi terberat terhadap perwira tinggi yang terlibat dalam kemelut pengawasan rahasia negara.
 
Irjen Eko Hadi Santoso resmi dipecat dari institusi kepolisian menyusul pendahulunya, menyusul putusan sidang etik marathon yang menguliti keterlibatannya dalam skandal penyadapan ilegal terhadap Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto serta sejumlah figur strategis nasional.

Sidang Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri yang digelar secara tertutup di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan, pada Selasa, 17 November 2026, menjatuhkan vonis Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) kepada Eko Hadi.
 
Baca Juga: Jadi Target Penyadapan Listyo Sigit, KPK Akui Ada Satu Perkara yang Bocor!
 
Keputusan ini menutup babak krusial dari investigasi panjang atas operasi rahasia yang memanfaatkan infrastruktur dan perangkat teknologi milik negara secara menyimpang.
 

Sidang Etik Sembilan Jam dan Pemeriksaan Sembilan Saksi

Proses pertanggungjawaban etik yang dijalani oleh Irjen Eko Hadi Santoso berlangsung dalam durasi yang panjang dan melelahkan. Sidang KKEP tersebut memakan waktu sekitar sembilan jam tanpa henti, dimulai tepat pukul 09.00 pagi dan baru berakhir pada pukul 18.00 WIB.

Dalam persidangan yang intensif tersebut, majelis hakim etik menghadirkan dan memeriksa total sembilan orang saksi untuk menguak tabir keterlibatan sang perwira tinggi.
 
Pemeriksaan tersebut turut mencakup kehadiran saksi-saksi yang meringankan yang dihadirkan atas permohonan dari pihak terduga pelanggar sendiri.
 
Baca Juga: Gahar! Toyota Land Cruiser 300 AT35 Pakai Ban 35 Inci, Ground Clearance Meroket

Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, memaparkan secara terperinci substansi dari putusan majelis etik yang menjerat Eko Hadi.
 
Berdasarkan fakta-fakta persidangan, EHS terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam permufakatan jahat yang berkaitan dengan aktivitas akses ilegal atau illegal access.

“Pada hasil putusan pelaksanaan sidang KEPP, didapat suatu wujud perbuatan terhadap terduga pelanggar EHS, yakni terduga pelanggar telah melakukan pemufakatan terkait kegiatan illegal access,” terang Trunoyudo kepada awak media pada hari yang sama.

Lebih lanjut, Trunoyudo menegaskan bahwa tindakan penyadapan yang dilakukan oleh yang bersangkutan sama sekali tidak mengindahkan standar profesionalisme dan prosedur operasional baku kepolisian.
 
Baca Juga: Gema Sholawat Mengguncang Smeksaker: Ribuan Jamaah Padati Puncak Dies Natalis ke-25
 
“(EHS) Melakukan penyadapan dengan menggunakan akses atau alat teknologi milik Polri secara tidak profesional dan tidak prosedural,” imbuhnya dengan tegas.
 
 
 
 
 
 

Penyesalan Terdalam dan Langkah Banding Terpidana Etik

Meskipun majelis etik telah mengetok palu putusan PTDH yang mengakhiri karier kepolisiannya, Irjen Eko Hadi Santoso dikabarkan akan segera melayangkan memori banding atas keputusan tersebut.
 
Hak konstitusional dan institusional untuk menguji kembali putusan sidang KKEP tetap ditempuh oleh pihak terduga pelanggar.
 
Baca Juga: Krisis Kepercayaan Meluas: 47 Persen Korban Penipuan Digital Terperosok ke Lubang yang Sama

Kendati demikian, di balik upaya hukum administratif yang akan ditempuhnya, terselip pengakuan bersalah dan rasa penyesalan yang mendalam atas perbuatan melanggar hukum yang telah dilakukan.
 
Sikap batin tersebut diungkapkan secara langsung oleh Komisioner Kompolnas, Choirul Anam, yang memantau jalannya persidangan etik dari awal hingga akhir.

“Walaupun banding tadi, jadi ada juga ucapan dari terduga itu juga ucapan penyesalan dan meminta maaf,” ungkap Choirul Anam kepada para wartawan usai persidangan di Gedung Divisi Propam Polri, Jakarta Selatan.
 

Anatomi Kasus Penyadapan Ilegal Pucuk Pimpinan Negara

Skandal besar penyadapan ilegal ini pertama kali mencuat ke permukaan setelah Korps Bhayangkara menetapkan empat perwira tinggi bintang dua dan bintang tiga sebagai tersangka utama.
 
Baca Juga: Fenomena Saweran di Lintasan Lari: Mengikis Ketulusan atau Bentuk Apresiasi Kreatif?
 
Kasus ini menyeret nama-nama elite di tubuh kepolisian, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Kadiv Hukum Polri Irjen Ahrie Sonta, mantan Direktur Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Irjen Eko Hadi Santoso, serta mantan Kadiv TIK Polri Irjen Slamet Uliandi.

Dari keempat perwira tinggi yang ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya—yakni Jenderal Listyo Sigit, Irjen Ahrie Sonta, dan Irjen Eko Hadi—langsung ditempatkan di tempat khusus serta menjalani penahanan ketat di Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
 
Sementara itu, tersangka Irjen Slamet Uliandi belum dapat ditahan karena masih berada dalam masa pemulihan kondisi kesehatannya.

Berdasarkan hasil investigasi dan konstruksi perkara yang dihimpun oleh pihak kepolisian, operasi penyadapan rahasia tersebut ternyata telah berlangsung secara senyap sejak tahun 2025.
 
Baca Juga: Lima Mobil Terlaris Indonesia Oktober 2026: Kejutan Mobil Listrik dan Dominasi Pikap
 
Praktik spionase internal ini akhirnya terbongkar pada penghujung Oktober 2026, menyusul terbitnya instruksi mendadak untuk menghapus seluruh jejak digital dan hasil sadapan yang selama ini disimpan.(***)

Tags

Terkini