NAWACITAPOST.COM — Proses penegakan hukum internal di tubuh Kepolisian Republik Indonesia kembali memasuki babak krusial. Dalam persidangan perdana tersebut, majelis hakim etik menjatuhkan sanksi tegas berupa pernyataan perbuatan tercela serta Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH).
Sidang komisi kode etik profesi Polri terhadap para perwira tinggi yang terseret dalam skandal dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo resmi bergulir, ditandai dengan digelarnya persidangan terhadap Irjen Ahrie Sonta pada Selasa (10/11/2026).
Rangkaian persidangan etik ini dipastikan akan terus berlanjut secara maraton. Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, mengungkapkan bahwa agenda sidang lanjutan untuk para terduga pelanggar lainnya akan segera dijadwalkan dalam waktu dekat.
Baca Juga: Tembus Rp1,03 Triliun, Bupati Nanda Indira Serahkan Rancangan APBD Pesawaran 2027 ke DPRD!
“Kaitan sama jadwal akan kami sampaikan, setidak-tidaknya minggu depan akan ada lagi mungkin sidang kode etik terduga pelanggar yang lain,” ujar Irjen Johnny Eddizon Isir saat memberikan keterangan resmi kepada awak media di Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Di tengah bergulirnya proses hukum ini, sorotan publik tertuju pada status hukum mantan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri), Jenderal Pol. (Purn.) Listyo Sigit Prabowo, yang turut ditetapkan sebagai tersangka.
Menanggapi potensi spekulasi terkait perlakuan khusus terhadap mantan pimpinan tertinggi korps bhayangkara tersebut, pihak kepolisian secara tegas menepisnya.
Isir memastikan bahwa institusi kepolisian tidak akan memberikan toleransi maupun keistimewaan apa pun dalam memproses perkara ini.
“Polri punya sistem, prosedur yang ada. Tadi, siapa pun dia terduga pelaku pelanggar tidak ada perbedaan istimewa,” tegas Isir.
Terkait teknis pelaksanaan persidangan etik untuk Listyo Sigit, Isir menjelaskan bahwa susunan perangkat komisi sidang nantinya akan ditetapkan langsung oleh Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto.
Komposisi majelis akan disesuaikan dengan jenjang kepangkatan terduga pelanggar, merujuk pada standar operasional prosedur yang berlaku di internal Polri.
“Yang jelas perangkat komisi sidang nanti akan ditentukan oleh Bapak Kapolri. Nanti akan kami informasikan lebih lanjut,” sambungnya.
Ia juga memberikan gambaran mengenai proporsionalitas penegakan etik, di mana jika terduga pelanggar merupakan perwira tinggi aktif bintang dua, maka pemimpin komisi sidang dijabat oleh perwira tinggi bintang tiga.
“Bisa jadi nanti sesuai, nanti ada komposisi, nanti akan kita sampaikan lebih lanjut,” imbuhnya.
Menutup keterangannya, Isir kembali menekankan komitmen transparansi dan akuntabilitas institusi kepolisian dalam mengusut tuntas perkara ini.
Ia menegaskan bahwa prinsip keadilan ditegakkan tanpa pandang bulu demi menjaga integritas institusi.
“Tapi secara prinsip tadi, tidak ada perlakuan istimewa, tidak ada impunitas. Ini yang perlu kami tegaskan,” tukasnya.
Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo ini sendiri telah menyeret empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka berdasarkan hasil penyidikan Direktorat Tindak Pidana Bareskrim Polri.
Keempat jenderal tersebut masing-masing adalah Listyo Sigit Prabowo, Ahrie Sonta Nasution, Eko Hadi Santoso, serta Slamet Uliandi.
Hingga saat ini, proses hukum baik pada ranah pidana di Bareskrim maupun pemeriksaan etik di Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terus berjalan paralel.
Seluruh pihak yang diduga terlibat dipastikan akan diadili secara objektif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta kode etik profesi kepolisian yang berlaku.(***)