Surabaya NAWACITAPOST - Beberapa pertanyaan disampaikan Camelia Habiba selaku juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD kota Surabaya kepada Walikota Surabaya saat memberikan Pemandangan Umum dalam rapat Paripurna pembahasan Rancangan Perubahan APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2022, Kamis 8 September 2022.
"Sesuai Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang telah disampaikan oleh Saudara Walikota Surabaya, bahwa total belanja dan pembiayaan atau kekuatan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp. 10.622.604.949.193,- di prediksi naik sebesar Rp. 217.419.152.080,- di bandingkan Anggaran Tahun 2022 atau sebesar 2,09," kata Habiba wakil ketua Komisi A mengawali Pemandangan umum Fraksi PKB.
Selanjutnya, Fraksi PKB minta penjelasan terkait kebijakan kenaikan PAD (Pendapatan Asli Daerah) dari sektor PBB dan PPHTB.
Selain meminta penjelasan tentang turunnya Silpa (Sisa lebihan penghitungan anggaran,red), Fraksi PKB ujar Habiba juga meminta pemerintah mengoptimalkan kinerja kader Surabaya Hebat, mengingat permintaan tambahan anggaran sebesar Rp. 13.438.717.606,-
Terkait kenaikan harga BBM, Fraksi PKB menyarankan agar pemerintah mengevaluasi kembali Petugas Wani Jogo Surabaya, mengingat melandainya Penyebaran Covid-19 di kota Surabaya.
"Fraksi PKB menyarankan agar anggaran tersebut dialihkan untuk Bantuan Sosial bagi Masyarakat Surabaya karena dampak Kenaikan BBM," ucap Habiba yang saat ini diberi amanah untuk memimpin PC Fatayat NU kota Surabaya ini.
Diakhir pemandangan umumnya, Fraksi PKB mengingatkan kembali janji Wali Kota surabaya tentang Penataan Wisata Religi Ampel dan pemindahan Rumah Potong Hewan Khususnya BABI dari kawasan Ampel. Sekaligus pendirian Madrasah Diniyah di setiap Masjid dan Musholla sebagai wujud kepedulian Pendidikan bernuasa pesantren.
"Selain itu, Fraksi PKB juga menagih janji pemberian insentif berupa Honor Outsorcing kepada Marbot Masjid dan Pemberian Beasiswa bagi Siswa berprestasi dalam bidang akademik dan non akademik di tingkat Madrsah," tandas Habiba di akhir pemandangan umum Fraksi PKB DPRD Surabaya. (BNW)