Jakarta, NAWACITAPOST - Pegiat media sosial, Yusuf Muhammad mengomentari Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menurut dia Partai Demokrat sebaiknya mengubah namanya menjadi Partai Yudhoyono Indonesia (PYI).
Yusuf Muhammad mengungkapkan itu sebagai sindirian atas keluarga Yudhoyono yang menempati jabatan-jabatan tinggi di Partai Demokrat.
Untuk diketahui, Presiden Indonesia ke-6 , Susilo Bambang Yudhoyono menjabat Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat.
Sementara itu, putra sulung SBY, yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) kini menjabat sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat.
Kemudian,putra bungsu SBY edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) menjabat sebagai Wakil Ketum Partai Demokrat.
Kata dia, dilihat dari urutan nama paling belakang, Ketua Majelis Tinggi-nya adalah Yudhoyono, Ketum Yudhoyono, Wakil Ketum Yudhoyono, " ujarnya.
"Jadi kalau boleh usul yah, gimana jika nama Partai Demokrat itu kemudian diganti saja dengan nama PYI, Partai Yudhoyono Indonesia, " ucapnya.
Menurut dia, jika dilihat dari susunan nama belakang. Ketua Majelis Tinggi-nya adalah Yudhyono, selanjutnya Ketum partainya adalah Yudhyono, dan Wakil Ketum Partainya ini juga Yudhoyono, " uca Yusuf.
"Kalau boleh usul, gimana jika nama Partai Demokrat itu kemudian diganti saja dengan nama PYI, Partai Yudhoyono Indonesia, " paparnya.
Nama PYI lebih cocok dibanding Partai Demokrat sebab yang menduduki jabatan-jabatan tinggi adalah keluarga Yudhoyono.
Hal itu disampaikan Yusuf yang dilihat video berjudul"Partai Yudhoyono Indonesia (PYI), "yang tayang di 20245 TV pada Rabu (21/7/2021).
Seperti diketahui sebelumnya, Kepala Departemen Komunikasi dan Informatika DPP Partai Demokrat kubu Moeldoko, Saiful Huda ems mengatakan sejak diajukannya gugatan ke PTUN akhir bulan Juni 2021 lalu oleh kuasa hukum DPP kelompok Demokrat kubu Modoko gerombolan Demokrat SBY-AHY terlihat dilanda kepanikan.
Saiful menilai kepanikan SBY-AHY terlihat jelas dengan menyerang Moeldoko sebagai kepala Staf Presiden (KSP).
"Gerombolan SBY yang berkuasa di atas singgasana. Candi Hambalang yang mangkrak ini menyebut Moeldoko tidak memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan ke PTUN. Buktinya Moeldoko dan Jhoni Allen itu telah memiliki legal standing yang kuat untuk menjadi Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal (Sekjend), yaitu hasil dari KLB Partai Demokrat 5 Maret 2021di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara di hadapan Rahmatian, S. H, Tanggal 7 Maret 2021," ujarnya Jumat (16/7/2021).
Yang disayangkan, kata Saiful pihak kubu AHY selalu membuat pernyataan-pernyataan yang provokatif, dengan menyatakan ada pembantu presiden lainnya.
Saiful mengungkap bahwa mereka seolah -olah tidak tahu bahwa urusan gugatan DPP partai Demokrat hasil KLB deli Serdang ke PTUN yang menggugat Kementerian Hukum dan Hal Azasi Manusia (Kemenkumham) bukanlah urusan pribadi melainkan Moeldoko menjadi ketum Demokrat hasil KLB deli Serdang dan juga menjabat sebagai KSP. Sehingga hal ini adalah memang kepentingan demokrat hasil KLB Deli Serdang.
"Kalau gerombolan SBY atau AHY menyatakan Pak Moeldoko tidak mencerminkan sosok kenegarawanan seorang pejabat publik yang serharusnya menghormati supremasi hukum yang telah diputuskan sebelum pemerintah, bagi saya itu pernyayaan ngawur," ucapnya.
Bahkan, hubungan Moeldoko sebagai Kepala KSP dan Yassona Laoly Menteri Hukum dan HAM itu sangat harmonis, keduanya juga sama-sama giat bekerja membantu Presiden Jokowi dalam mengurus negara ini, kalau ada gugatan Demokrat kubu Moeldoko kepada Menkumham itu wjudu dari keduannya yang menghormati supremasi hukum dan menjunjung tinggi prinsip-kehati-hatian dalam menjaga rasa keadilan bagi masyarakat.
"Karena itu, saat Pak Yasonna Menkumham membuat keputusan soal penolakan pengesahan pengajuan kepengurusan DPP partai Demokrat hasil KLB, Pak Yasonna memberikan arahan agar kepengurusan DPP partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang dengan memperjuangkan lewat jalur pengadilan. Lalu kami menggugat ke PTUN, " ungkapnya.