NAWACITAPOST.COM — Pelaksanaan sidang paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang mengagendakan pemilihan wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka diusulkan untuk digeser.
Jadwal yang semula ditetapkan pada Rabu, 2 Desember 2026, direncanakan mundur satu pekan menjadi Rabu, 9 Desember 2026.
Menurut Ketua Fraksi Gerindra MPR, Habiburokhman, wacana pergeseran tanggal tersebut merupakan inisiatif yang datang dari sejumlah fraksi di MPR.
Usulan krusial ini dijadwalkan menjadi salah satu poin utama yang akan dibahas secara resmi dalam rapat pimpinan serta rapat gabungan MPR pada Senin, 16 November 2026.
"Ada satu hal yang mungkin dibahas adalah adanya niatan sejumlah fraksi untuk mengubah hari sidang Paripurna dari Rabu Pon 2 Desember menjadi Rabu Kliwon, tanggal seminggu berikutnya tanggal 9. Diundur ya," ujar Habiburokhman saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.
Habiburokhman menjelaskan bahwa wacana penundaan ini dilatarbelakangi oleh dua faktor utama yang bersifat teknis dan substantif. Pertimbangan pertama berkaitan dengan potensi benturan jadwal agenda kedewanan di tingkat parlemen.
Sejumlah kegiatan internal Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) maupun Dewan Perwakilan Daerah (DPD)—seperti rapat-rapat komisi dan agenda kunjungan kerja ke daerah—berpotensi berlangsung secara bersamaan pada tanggal 2 Desember mendatang, sehingga dikhawatirkan dapat memecah konsentrasi para anggota majelis.
Pertimbangan kedua menyangkut kesiapan teknis MPR dalam menyelenggarakan tahapan verifikasi berkas administrasi para calon wakil presiden.
Habiburokhman menyoroti sempitnya durasi masa verifikasi yang hanya dibatasi selama 14 hari, sehingga memerlukan antisipasi dan perencanaan yang matang sejak dini.
Persiapan Verifikasi Dokumen Dipercepat
Terkait proses pemeriksaan persyaratan kandidat, Habiburokhman mengungkapkan bahwa dirinya telah mendapatkan mandat dari Partai Gerindra untuk duduk sebagai anggota tim verifikasi calon wakil presiden.
Mengingat tenggat waktu yang sangat terbatas, ia mengusulkan agar seluruh perangkat dan mekanisme pemeriksaan dokumen mulai disiapkan jauh sebelum nama-nama kandidat secara resmi diserahkan kepada pimpinan MPR.
"Nah, hal lain adalah karena waktu verifikasi yang hanya 14 hari, ya, waktu verifikasi kan cuma 14 hari. Maka kami, kebetulan saya ditunjuk oleh partai untuk menjadi anggota tim verifikasi, mengusulkan bahwa proses persiapannya dilakukan sejak saat-saat ini," katanya menegaskan urgensi langkah tersebut.
Dalam proses penyaringan nanti, salah satu dokumen krusial yang akan mendapatkan perhatian khusus dari tim verifikasi adalah ijazah pendidikan milik para calon.
Habiburokhman menilai bahwa proses validasi dan pemeriksaan keabsahan dokumen pendidikan tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan perlu dirancang secara komprehensif dengan melibatkan kementerian serta instansi terkait yang berwenang.
Ia turut menyinggung dinamika dan polemik pemeriksaan dokumen administrasi yang sempat mencuat pada proses pemilihan sebelumnya sebagai bahan evaluasi.
Berdasarkan pengalaman tersebut, Habiburokhman mendorong agar MPR membangun mekanisme verifikasi yang jauh lebih mendalam dan substansial, sehingga proses pemeriksaan kelayakan tidak sekadar bersifat formalitas yang hanya bertumpu pada keberadaan fisik dokumen maupun legalitas stempel semata.
Menunggu Keputusan Resmi Rapat Gabungan
Sebagaimana diketahui, dalam ketetapan awal yang telah disusun sebelumnya, MPR menjadwalkan penyelenggaraan sidang paripurna pengisian kekosongan jabatan wakil presiden pada 2 Desember 2026.
Rangkaian sidang paripurna tersebut dirancang untuk mencakup tiga agenda besar sekaligus, yakni proses pemilihan, pengesahan hasil pemilihan, hingga pelantikan wakil presiden terpilih untuk sisa masa jabatan.
Sesuai mekanisme konstitusional yang berlaku, MPR nantinya akan memilih satu dari dua nama calon wakil presiden yang diusulkan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sebelum nama-nama tersebut dibawa ke forum pengambilan keputusan di sidang paripurna, kedua kandidat diwajibkan untuk melewati seluruh tahapan pemeriksaan persyaratan dan verifikasi faktual oleh tim yang dibentuk MPR.
Meski wacana pengunduran jadwal ke tanggal 9 Desember telah mengemuka, perubahan hari pelaksanaan sidang paripurna ini masih bersifat usulan dari sejumlah fraksi.
Kepastian mengenai perubahan jadwal baru akan memiliki kekuatan mengikat setelah disepakati dan diputuskan secara resmi dalam forum rapat pimpinan dan rapat gabungan MPR.(***)