NAWACITAPOST.COM — Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengambil sikap tegas untuk menjaga jarak dari pusaran pembahasan kandidat calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka.
Partai berlambang banteng moncong putih tersebut memastikan tidak akan terlibat dalam lobi-lobi politik pengisian kursi orang nomor dua di Indonesia itu dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden Prabowo Subianto.
Penegasan sikap politik ini disampaikan langsung oleh Ketua DPP PDIP Deddy Sitorus. Ia menekankan bahwa dalam sistem ketatanegaraan maupun etika politik, penentuan sosok pendamping kepala negara sepenuhnya merupakan wilayah kewenangan dan hak prerogatif presiden.
Selain itu, Deddy mengingatkan kembali posisi strategis PDIP dalam konstelasi politik nasional saat ini yang memosisikan diri di luar barisan koalisi pemerintahan.
“Itu kan pertemuan parpol koalisi, buat apa PDIP ikutan?” kata Deddy saat memberikan keterangan mengenai sikap partainya pada Sabtu, 14 November 2026.
Menurut Deddy, ketidakterlibatan PDIP merupakan bentuk konsistensi partai dalam menjalankan peran sebagai kekuatan penyeimbang di parlemen dan pemerintahan.
Dengan posisi tersebut, PDIP menilai tidak memiliki urgensi maupun relevansi untuk turut serta dalam forum-forum internal yang digelar oleh gabungan partai politik pendukung pemerintah.
Lebih lanjut, Deddy memandang bahwa Presiden Prabowo Subianto merupakan sosok yang paling memahami dinamika, tantangan, serta kebutuhan kabinet ke depan.
Oleh karena itu, kriteria serta rekam jejak figur yang layak mengisi kekosongan kursi wakil presiden hanya dapat diukur secara tepat oleh presiden sendiri sebagai pemegang mandat tertinggi pemerintahan.
“Presiden paling tahu sosok dan kemampuan seperti apa yang dibutuhkan Presiden untuk membantunya mengelola pemerintahan.”
“Itu hak prerogatif presiden dan kami sebagai partai penyeimbang tidak perlu ikut campur,” ujarnya menegaskan posisi partai.
Konsolidasi Koalisi dan Tenggat Waktu Sepekan
Sikap non-intervensi yang ditunjukkan PDIP ini muncul di tengah menguatnya konsolidasi internal partai-partai pendukung pemerintah pasca-mundurnya Gibran Rakabuming Raka.
Sehari sebelumnya, pada Jumat, 13 November 2026, Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan tertutup yang dihadiri oleh sejumlah ketua umum partai politik koalisi di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat.
Pertemuan tingkat tinggi tersebut menjadi langkah awal kepala negara dalam menjaring aspirasi sekaligus menyamakan persepsi di antara para pimpinan partai pendukung terkait mekanisme pengisian jabatan wakil presiden yang lowong.
Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan, yang turut hadir dalam pertemuan di Bogor tersebut, mengungkapkan bahwa Presiden Prabowo telah menetapkan kerangka waktu yang jelas bagi jajaran koalisi.
Baca Juga: Bayang-Bayang Sejarah 1998: Gibran Mundur, Istana Pastikan Kursi Kosong Tanpa Sidang Paripurna MPR
Kepala negara memberikan tenggat waktu selama satu pekan kepada seluruh partai politik koalisi untuk melakukan pembahasan internal dan menggodok usulan nama-nama kandidat pengganti Gibran.
Meskipun diskusi telah bergulir, Zulkifli Hasan—yang akrab disapa Zulhas—mengonfirmasi bahwa dalam pertemuan tertutup tersebut belum ada satu pun nama spesifik yang diumumkan atau dikunci oleh Presiden Prabowo.
Namun, dalam dinamika pembicaraan yang berkembang, Zulhas membuka ruang kemungkinan bahwa kandidat kuat calon wakil presiden nantinya dapat berasal dari kader internal Partai Gerindra, partai yang dipimpin langsung oleh Prabowo.
Kronologi Kekosongan Kursi Wakil Presiden
Dinamika politik nasional terkait bursa calon wakil presiden ini bergulir cepat menyusul keputusan mengejutkan dari Gibran Rakabuming Raka.
Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran secara resmi menyerahkan surat pengunduran dirinya dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kepada pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
Dengan diserahkannya surat pengunduran diri tersebut kepada MPR, mekanisme konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan wakil presiden pun mulai berjalan.
Kini, proses politik memasuki tahapan krusial berupa penjaringan dan pembahasan calon pengganti di tingkat elite partai koalisi sebelum nantinya diajukan dan diproses sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.(***)