Surabaya NAWACITAPOST - Setelah beberapa saat terhenti akibat Pandemi Corona Virus Disease 2019 atau biasa disebut COVID-19, Proses tahapan Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) 2020 Surabaya mulai memasuki babak baru. Mengawali kembali kinerjanya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Surabaya mengundang seluruh pihak terkait dalam rangka mensosialisasikan tahapan dan tata cara Pilkada yang sudah digedok di dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) perubahan nomor 5 tahun 2020.
Dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan, acara yang dibuka oleh ketua KPU Surabaya, Nur Syamsi, dihadiri oleh beberapa pihak terkait diantaranya Perwakilan Forkopimda kota Surabaya, Partai Politik pengusung calon, Media, pemantau, Lembaga survey, serta pihak dari Bapaslon perseorangan.
Dalam paparannya, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Naafilah Astri menyampaikan bahwa Pemilu Kepala Daerah adalah tanggung jawab bersama dan bukan hanya penyelenggara.
" Kita sudah woro-woro kepada masyarakat, dan PPK sudah diaktifkan kembali. Beberapa PPS pun sudah dilantik yang nantinya akan mulai melakukan verifikasi faktual untuk dukungan Bapaslon Calon Perseorangan mulai tanggal 24 Juni nanti " ujarnya kepada media ini ditempat terpisah usai sosialisasi KPU. Jumat (19/6/20)
Naafilah Astri, Divisi Perencanaan, Data, dan Informasi,
Meski ditengah Pandemi Covid, Naafilah menjelaskan target dari KPU RI untuk partisipasi Pemilu Kada kali ini cukup tinggi yakni 77,5 %. Maka dari itu KPU Surabaya sesegera mungkin akan mengadakan berbagai Bimtek dan rapat-rapat kepada PPK dan PPS menngunakan pola virtual.
Ditanya mengenai anggaran, Naafilah menjelaskan KPU sudah bersurat kepada Pemkot sesuai dengan perintah mendagri namun kemudian muncul Permendagri 41 pasal 14 yang menyatakan bahwa yang memungkinkan adalah merubah rincian penggunaan anggaran hibah tanpa mengubah total pagu anggaran.
" Maka itu kami segera melakukan optimalisasi anggaran di beberapa kegiatan. Seperti di bimtek kami akan menggunakan pola Virtual (bentuk optimalisasi/pengurangan anggaran). Proyeksi kenaikan jumlah TPS saja dari 4.121 menjadi 5.161, namun kami tetap berupaya sekalipun kebutuhan pasti lebih banyak ketimbang optimalisasinya," katanya.
Disini nantinya pasti ada beberapa kekurangan yang akan dikomunikasikan kepada KPU Provinsi seelaku instansi diatasnya dan KPU Provinsi akan melakukan komunikasi dengan KPU RI.
" Tentang mekanisme nanti akan dipenuhi APBN, kami belum tahu. Termasuk kebutuhan APD (Alat Pengaman Diri) yang kami hitung hampir 54 milliar dari tahapan sampai selesai (Pemilu). Tahapan faktual, coklit, debat kandidat, sortir logistik, pemungutan suara sampai rekap, dan kebutuhan Satker Ad hoc, kami sudah menganggarkannya," ujarnya.
" Saat ini kami masih menunggu, memang standartnya sudah ada dari KPU RI. Tapi tentang pendanaanya darimana kita tidak tahu. Yang jelas kalau dari APBD hibah, jelas Kurang," pungkasnya.
Disisi lain, ditemui usai sosialisasi KPU, Wakil Ketua Bagian Hukum DPC PDIP Surabaya, Anas Karno mengatakan bahwa PDIP sudah siap melalui semua tahapan KPU terkait Pilkada yang akan diselenggarakan pada 9 Desember nanti.
" DPC PDIP kota Surabaya sudah mempersiapkannya, dari pengurus DPC, Ranting maupun Anak Ranting sudah melakukan koordinasi untuk mempersiapkan segala sesuatunya," ujar Wakil Komisi B DPRD Surabaya ini.
Ditanya terkait Rekomendasi Calon Walikota dan wakil Walikota Surabaya dari PDIP, Anas menjawab," Tunggu tanggal mainnya." (BNW)