Jakarta, NAWACITA - Pasca penetapan struktur kepengurusan DPD Partai PDI Perjuangan, Sumatera Utara pada Konferda V di Hotel Santika, Medan, Sabtu (20/7/2019), menuai kontroversi. Keterwakilan Kader Partai Banteng Moncong Putih dari 33 Kabupaten/kota di Sumatera Utara, dinilai tidak represensantif dan sarat dengan nepotisme.

Dari 4 Kabupaten dan 1 Kota di Kepulauan Nias, tidak ada kader yang mendapat tempat dalam kepengurusan. Padahal, semua orang tahu bahwa kepulauan Nias adalah salah satu daerah paling militan terhadap Partai Nasionalis itu sejak Reformasi. Hal ini sangat jelas dari 80 % hasil perolehan suara partai PDI Perjuangan pada kontestasi demokrasi yang terjadi pada 27 Juni 2018 (Djarot-Sihar) dan 17 Juni 2019 (Jokowi-Amin)

“Kepulauan Nias adalah lumbung suara terhadap partai Nasionalis itu. Jika keterwakilan ini tidak diakomodir oleh DPD Partai PDI Perjuangan Sumut dalam  Konferda V yang sudah berlangsung, ini adalah sebuah bentuk ketidakadilan” kata seorang kader senior PDI Perjuangan di Jakarta (25/07/2019)

Kabar mundurnya Thema Laoly sehari setelah keterpilihannya sebagai unsur Wakil Ketua Bidang Ekonomi Kreatif menjadi catatan penting untuk DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara.

"Iya benar, saya dengar juga begitu. Kabarnya sehari setelah ditetapkan dia (Thema) mengundurkan diri. Tapi nggak tahu kepastiannya apakah seperti itu," kata kader senior PDIP Sumut, Baskami Ginting, dilansir dari medanbisniscom (26/7/2019).

Kata sumber yang tidak mau disebutkan namanya itu, Yasonna Laoly marah kepada Japorman Saragih selaku Ketua DPD PDIP Sumut. Pada periode sebelumnya, juga di bawah kepemimpinan Japorman sebagai ketua, terdapat dua orang pengurus DPD, yaitu Analisman Zalukhu dan Penyabar Nakhe.

Dinamika penentuan personil yang duduk menjadi pengurus DPD PDI Perjuangan  Sumut, sarat dengan pertanyaan dari pelbagai Pihak. Alasan seseorang ditetapkan duduk dalam struktur kepengurusan menjadi abu-abu, termasuk dengan terpilihnya  anak perempuan Japorman (Ketua DPD), Meryl Rouli Saragih, menjadi wakil sekretaris bidang eksternal. Padahal semua orang tahu bahwa Meryl adalah sangat awam dan terlalu dini langsung masuk dalam struktur.

Hal ini diungkapkan oleh seorang Kader Senior PDI Perjuangan saat ditemui oleh awak nawacitapost.com di Jakarta. “Sudah tahu jumlahnya terbatas, kenapa pula anaknya ikut dimasukkan jadi pengurus. Apa tidak ada kader dari 33 Kabupaten/Kota di Sumut?  Berarti, Ketua DPD tidak menganggap serius keterwakilan setiap kelompok sebagai pertimbangan," ungkapnya.